Diduga Menentang Aturan Daerah, ‎Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja bernama Veri, warga setempat.

‎ ‎Korban diduga mengalami kecelakaan, tertimbun longsoran tebing saat nekat beraktivitas pada jam malam atau dini hari di hari sebelumnya, hingga meninggal pasca sempat dirawat.

‎ ‎Dalam edaran yang tersebar itu tertulis: terhitung Selasa (23/6/2026), seluruh tambang di kawasan tersebut dibatasi operasionalnya hingga pukul 19.00 WIB dan baru boleh mulai memuat muatan kembali pukul 04.00 WIB, sebagai bentuk masa berkabung atas meninggalnya Veri.

‎ ‎Namun ketentuan ini menuai pertanyaan dari warga. Arsyad Subekti, aktivis lingkungan yang memantau aktivitas pertambangan mengungkapkan keraguannya.

‎ ‎“Edaran itu dasarnya apa ya? Setahu kami warga, ada Perda dan Surat Edaran Bupati yang secara tegas mengatur jam operasional tambang, kok malah dibuat aturan sendiri berbeda?” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

‎ ‎Berdasarkan aturan resmi yang berlaku di Kabupaten Lumajang, tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 300.2.1/1/427.76/2025 dan mengacu pada Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, aktivitas penambangan di wilayah rawan seperti DAS Semeru hanya diizinkan berlangsung pukul 08.00–16.00 WIB.

‎ ‎Di luar jam itu, kegiatan wajib dihentikan total demi keselamatan dan pengawasan.

‎ ‎Artinya, edaran yang membolehkan operasi hingga pukul 19.00 WIB serta mulai loading pukul 04.00 WIB justru memperpanjang waktu kerja melebihi batas resmi, dan diduga bertentangan dengan aturan daerah yang ada.

‎ ‎Asryad memandang langkah ini berisiko menimbulkan tafsir ganda, serta tetap membuka celah aktivitas pada jam-jam rawan longsor dan banjir lahar dingin. Padahal, peristiwa menimpa Veri terjadi karena beraktivitas di luar jam aman tersebut.

‎ ‎Hingga berita ini ditayangkan, pihak yang menerbitkan edaran belum memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar hukumnya. Sementara itu, Arsya meminta, pihak berwenang meninjau keabsahan edaran tersebut.

‎ ‎"Kami berharap, agar aturan keselamatan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah tetap ditegakkan secara konsisten, bukan diganti ketentuan yang justru memperlebar risiko bahaya di lokasi tambang," pungkasnya.

Penulis     :    Mas Her

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 20/08/2026 - 20:07

30

Akhirnya! Kasus Pencurian Motor di Desa Beji Selesai Lewat Jalur RJ

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Kasus dugaan pencurian sepeda motor di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu diselesaikan melalui Mekanisme Keadilan...

• 20/08/2026 - 14:58

42

KUA-PPAS 2026 Jember Disepakati, Gus Fawait Minta Anggaran Berdampak Langsung ke Warga

MEMOonline.co.id. Jember- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD Jember menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta...

• 20/08/2026 - 14:29

90

Usai Periksa Korban, Tipikor Polres Batu Segera Periksa Terlapor Kasus Stan PKL

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Kasus dugaan penipuan jual beli stan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Batu memasuki babak baru. Korban resmi...

• 20/08/2026 - 14:02

67

Dishub Kabupaten Probolinggo Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Perbaikan Rel Kereta Api

MEMOonline.co.id. Probolinggo- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menghimbau para pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kemacetan...

• 20/08/2026 - 13:53

44

‎Berkedok Wajib ‘Jariyah’ Bayar Rp4,5 Juta, Pungutan di MTsN 1 Lumajang Dipersoalkan Wali Murid

MEMOonline.co.id. Lumajang- Sorotan kembali mengarah ke lingkungan madrasah negeri di Jalan Kalimas, Kecamatan Lumajang, yang mencakup Madrasah...