Foto: Mulyadi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep
Foto: Mulyadi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep- Komisi IV DPRD Sumenep memutuskan menunda pembahasan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program wirausaha santri yang diusulkan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparbudporapar) Sumenep dalam APBD 2025.
Keputusan penundaan ini diambil karena usulan tersebut dinilai belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan dana publik harus disertai penjelasan detail mengenai output dan manfaatnya.
“Kami pending dulu anggaran tersebut. Dinas terkait harus mampu menjelaskan output dari program itu,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, tanpa kejelasan hasil, sasaran, dan mekanisme pelaksanaan, DPRD tidak ingin terburu-buru menyetujui program yang berpotensi tidak memberikan manfaat optimal.
“Harus jelas indikator kegiatan tersebut, selama ini seperti apa,” imbuhnya.
Program wirausaha santri ini direncanakan menargetkan para santri sebagai penerima manfaat.
DPRD Sumenep ingin memastikan anggaran benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disparbudporapar Sumenep, Mohamad Iksan, belum dapat dikonfirmasi terkait rencana detail dan indikator keberhasilan program tersebut.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak