Diduga Main Pilih Kasih, Proses Pencairan BOP PAUD/TK di Sumenep Disorot: Rekom Dicairkan ke Sekolah Fiktif

MEMOonline.co.id, Sumenep- Proses pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan tajam.

Kepala Seksi (Kasi) PAUD dan TK dinilai membuat kebijakan tidak konsisten dan diduga sarat pilih kasih.

Sejumlah Kepala Sekolah PAUD dan TK, khususnya dari wilayah kepulauan seperti Pulau Sapeken, mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat rekomendasi pencairan dana BOP.

Syarat utama yang diberlakukan adalah Kepala Sekolah dan Bendahara harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Saya memang belum masuk Dapodik, tapi saya benar-benar menjabat sebagai Kepala Sekolah TK/KB di Pulau Sapeken. Tapi karena tidak masuk Dapodik, saya tidak diberi rekom pencairan,” ungkap salah satu Kepala KB yang enggan disebutkan namanya, Senin (4/8/2025).

Namun anehnya, lanjut sumber tersebut, ada PAUD/KB di Desa Pagerungan Besar seperti KB Haji Lolo, yang Kepala dan Bendaharanya sama sekali tidak tercatat di Dapodik, bahkan tak pernah hadir di sekolah.

Meski begitu, mereka tetap mendapatkan rekom pencairan dari Kasi PAUD dan TK.

“Yang aneh, Kepala KB itu tidak pernah mengajar, tidak terdaftar di Dapodik, Bendaharanya mahasiswa yang kuliah di Sumenep, tapi tetap dapat rekom dan dana cair. Ini aturan macam apa?” kritiknya.

Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep, Wahyudi, ikut angkat suara. Ia menyebut kebijakan yang berubah-ubah ini berpotensi melanggar aturan dan membuka celah praktik manipulatif.

“Kalau aturannya Kepala dan Bendahara harus ada di Dapodik, ya harus tegas dan berlaku untuk semua. Ini buktinya ada yang tidak sesuai tapi tetap cair,” ujarnya.

Wahyudi bahkan menyebut memiliki bukti pencairan dana BOP untuk KB Haji Lolo yang dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Sumenep. Bukti itu memperkuat dugaan adanya permainan dalam proses pemberian rekom.

“Saya sudah kantongi bukti pencairannya. Kalau bukan permainan, lalu apa?” tegas Wahyu.

Ia juga menyoroti beban yang dialami para Kepala Sekolah dan Bendahara dari kepulauan yang harus datang jauh-jauh ke daratan Sumenep, mengeluarkan biaya dan waktu, namun ujungnya tak mendapat rekom.

“Bayangkan berapa waktu dan biaya yang mereka habiskan, lalu pulang tanpa hasil. Sementara yang tidak pernah hadir di sekolah malah dapat dana. Ini jelas ada yang tidak beres,” pungkasnya.

Penulis     :    Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 02/05/2026 - 17:52

101

Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang

MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...

• 02/05/2026 - 17:41

98

Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...

• 01/05/2026 - 19:46

63

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

260

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

57

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...