Soal Riuh Rokok Ilegal, Anggota DPRD Sumenep Desak Pemerintah Fasilitasi Produsen Lokal dengan Cukai Murah

Foto: Hairul Anwar, ST., MT., Usai Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumenep Periode 2024-2029 di Pendopo Agung
3259
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Dibalik riuhnya rokok tanpa cukai (biasa disebut rokok ilegal) yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak, membuat anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4 ini mengelus dada.

Pasalnya, rokok yang diproduksi oleh produsen lokal dan selama ini sudah banyak menopang prekonomian masyarakat, saat ini sedang diburu oleh petugas Bea Cukai.

Hal dilakukan, lantaran rokok yang diproduksi oleh produsen lokal itu, tidak membayar pajak pada negara.

"Ini tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus hadir dalam masalah ini," kata Hairul Anwar, anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4, Senin (07/10/2024).

Menurutnya, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada produsen rokok lokal berupa cukai yang lebih terjangkau.

Hal ini penting dilakukan untuk mendukung keberlangsungan industri rokok lokal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

"Cukai yang tinggi menjadi beban berat bagi para produsen kecil, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah agar tetap bisa bersaing di pasar," terangnya.

Apalagi produsen rokok lokal saat ini sedang menghadapi tekanan akibat pembatasan cukai murah.

Dan mereka (produsen rokok lokal red) menganggap pembatasan cukai murah menghambat bisnis dan meningkatkan biaya produksi.

Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini membuat mereka sulit bersaing dengan perusahaan besar dan dapat memukul kelangsungan usaha kecil.

"Kalau pemerintah tidak hadir dalam urusan cukai murah, maka secara perlahan produsen rokok lokal akan sirna dan ekonomi masyarakat akan kembali terpuruk," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah tidak menutup mata, dan memperjuangkan produsen rokok lokal agar memperoleh cukai murah supaya tidak diuber terus oleh petugas Bea Cukai.

"Pemerintah jangan hanya melindungi perusahaan rokok besar yang karena dianggap banyak menyetor pendapatan pada negara, lantas membiarkan produsen rokok lokal yang nyata berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus adil dan memperhatikan produsen rokok lokal yang banyak mempekerjakan masyarakat lokal," pungkasnya.

Penulis    :   Red/abi_ilma

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Proses pencarian korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 oleh Tim SAR Gabungan di perairan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Pendidikan karakter sejak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak....

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Memasuki hari pertama menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lumajang, AKBP Riki Yariandi, S.H.,...

MEMOonline.co.id. Probolinggo- Antusiasme masyarakat tampak memenuhi Warung Siaga, Selasa (4/8) saat Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar...

MEMOonline.co.id. Probolinggo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Inspektorat Daerah terus memperkuat kualitas pengawasan internal...

Komentar