Foto: Hairul Anwar, ST., MT., Usai Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumenep Periode 2024-2029 di Pendopo Agung
Soal Riuh Rokok Ilegal, Anggota DPRD Sumenep Desak Pemerintah Fasilitasi Produsen Lokal dengan Cukai Murah
Foto: Hairul Anwar, ST., MT., Usai Dilantik Menjadi Anggota DPRD Sumenep Periode 2024-2029 di Pendopo Agung
MEMOonline.co.id, Sumenep- Dibalik riuhnya rokok tanpa cukai (biasa disebut rokok ilegal) yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak, membuat anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4 ini mengelus dada.
Pasalnya, rokok yang diproduksi oleh produsen lokal dan selama ini sudah banyak menopang prekonomian masyarakat, saat ini sedang diburu oleh petugas Bea Cukai.
Hal dilakukan, lantaran rokok yang diproduksi oleh produsen lokal itu, tidak membayar pajak pada negara.
"Ini tidak boleh dibiarkan, pemerintah harus hadir dalam masalah ini," kata Hairul Anwar, anggota DPRD Sumenep asal Dapil 4, Senin (07/10/2024).
Menurutnya, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada produsen rokok lokal berupa cukai yang lebih terjangkau.
Hal ini penting dilakukan untuk mendukung keberlangsungan industri rokok lokal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
"Cukai yang tinggi menjadi beban berat bagi para produsen kecil, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah agar tetap bisa bersaing di pasar," terangnya.
Apalagi produsen rokok lokal saat ini sedang menghadapi tekanan akibat pembatasan cukai murah.
Dan mereka (produsen rokok lokal red) menganggap pembatasan cukai murah menghambat bisnis dan meningkatkan biaya produksi.
Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini membuat mereka sulit bersaing dengan perusahaan besar dan dapat memukul kelangsungan usaha kecil.
"Kalau pemerintah tidak hadir dalam urusan cukai murah, maka secara perlahan produsen rokok lokal akan sirna dan ekonomi masyarakat akan kembali terpuruk," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah tidak menutup mata, dan memperjuangkan produsen rokok lokal agar memperoleh cukai murah supaya tidak diuber terus oleh petugas Bea Cukai.
"Pemerintah jangan hanya melindungi perusahaan rokok besar yang karena dianggap banyak menyetor pendapatan pada negara, lantas membiarkan produsen rokok lokal yang nyata berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus adil dan memperhatikan produsen rokok lokal yang banyak mempekerjakan masyarakat lokal," pungkasnya.
Penulis : Red/abi_ilma
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Terindikasi Terlibat Penimbunan Solar Subsidi, Oknum ASN di Lumajang dalam Bidikan Polres
MEMOonline.co.id. Lumajang- Polres Lumajang terus mendalami dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas penimbunan bahan...
Cegah Aksi BunDir di Jembatan Cangar, Polres Batu dan PUPR Bangun Pagar Pengaman Ber-CCTV
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Polres Batu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur sepakat membangun pagar pelindung...
Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang
MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...
Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut
MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...
Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026
MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...
Komentar