Komisi IV DPRD Sumenep Banjir Air Mata, Nakes: Apa Salah Kami ?... Dimana Kekurangan Kami Pak ?...

Foto: Erlin Susianti bersama rekan-rekannya saat mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPRD Sumenep (ibnu)
1659
ad

MEMOonline.co.id. Sumenep - Komisi IV DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, dipenuhi isak tangis dan linangan air mata para tenaga kesehatan (Nakes) dan non Nakes, yang mengadukan nasibnya ke ruang wakil rakyat, Senin (3/10/2022).

Mula-mula air mata mengalir dari salah seorang perempuan cantik yang sedang duduk di kursi ruang Komisi IV DPRD Sumenep, yakni Erlin Susianti, bersama sejumlah perwakilan dari 1.238 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang puluhan tahun tak mendapatkan gaji layak dari pemerintah.

Mereka yang sudah puluhan tahun bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep itu, mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPRD Sumenep, lantaran tidak bisa ikut proses pada program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Apa salah kami ?..., dan apa kekurangan kami pak ?.. sudah puluhan tahun kami bekerja, tapi kenapa kami tidak dilirik oleh pemerintah. Kami ikhlas meninggalkan orang tua dan keluarga… Mohon saya diperhatikan, permudah jalan kami dengan teman-teman …,” ujar Erlin Susianti seraya meneteskan air mata, yang diikuti seluruh Komisi IV DPRD Sumenep.

“Untuk Pak Dewan dan perwakilan Dinkes, saya ke sini nyembe’e (sungkem) pak… orang tua saya bukan orang kaya, anaknya di sekolahkan agar berguna bagi masyarakat…,” kata Erlin Susianti pilu.

Menurut Erlin Susianti, satu dari 1.238 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tak digaji, mengungkapkan jika ada diantara temannya yang sudah masa kerjanya sejak tahun 2006, hanya mendapat upah antara Rp100 ribu – Rp300 ribu setiap bulan.

Belum lagi mereka dibenturkan dengan usia dan aturan lain sehingga tidak bisa ikut serta dalam proses rekrutmen ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia bersama sejumlah perwakilan yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes Kabupaten Sumenep melakukan audensi dengan Komisi IV DPRD Sumenep.

Pihak DPRD pun memanggil unsur Dinkes Sumenep untuk ikut mencari solusi dari persoalan yang mereka alami.

Hadir Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Kabid SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Moh. Nur Insan bersama dua ASN Dinkes.

Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan memastikan akan mengeluarkan kebijakan politik untuk mengakomodir persoalan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tidak digaji tersebut.

“Ini memang perlu untuk dikeluarkan kebijakan politik bagi para pahlawan kesehatan itu,” katanya, usai menerima audensi.

Menurutnya, sangat lucu ketika pemerintah mempekerjakan rakyatnya, tapi tidak diatur dengan formulasi gajinya.

“Dari rapat tadi, Dinkes minta waktu dua pekan kedepan. Jika tidak ada hasil, kami Komisi IV akan mengeluarkan kebijakan politik,” tandasnya.

Penulis      :    Samauddin

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Jember - inisial SYO (39) warga Jalan Mangga Lingkungan Cangkring, Kelurahan/ Kecamatan Patrang, Kabupaten...

MEMOonline.co.id. Surabaya - Aksi komplotan pelaku pencurian kendaran bermotor (Curanmor) Yang kerap beraksi di kota...

MEMOonline.co.id, Sulawesi Selatan - Dinamika yang cukup alot dan tarik ulur terjadi dalam Kongres XXXVIII Gerakan Mahasiswa...

MEMOonline.co.id. Jember - Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. ditetapkan sebagai salah satu...

MEMOonline.co.id. Sampang - Kasus tindak pidana pemalsuan yang ditangani Satreskrim Polres Sampang sampai kini belum...

Komentar