Kebijakan Pemerintah Pusat Merelokasi TPP Dapat Menghambat Realisasi DD

MEMOonline.co.id, Sumenep - Kebijakan Pemerintah Pusat merelokasi atau memindah tugaskan sejumlah Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Dana Desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akan berdampak negatif pada realisasi dana desa (DD).

Hal itu dikatakan oleh Saleh, Kepala Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, dengan adanya rotasi serta penempatan tugas TPP maupun pendamping,  sangat berdampak dan menghambat realisasi dana desa kedepan.

Sebab, pendamping yang baru perlu ada penyesuaian dengan desa. Sementara ini perencanaan program yang bakal dilakukan beberapa tahun kedepan sudah selesai disusun bersama pendamping sebelumnya.

"Saya beru tahu jika ada pemindahan, berarti program ini main-main. Karena desa sudah lama mempersipakan program strategis bersama pendamping," kata Saleh, Kades Paberasan, saat dihubungi media melalui sambungan teleponnya.

Selain itu, hadirnya pendamping baru juga dinilai menambah tugas aparatur desa. Dengan begitu, pekerjaan yang mestinya selesai dilakukan menjadi terbengkalai.

"Karena harus mensosialisasikan terkait program yang bakal dilakukan kedepan," jelasnya.

Apalagi pendamping yang baru dipastikan tidak akan sama pola pikir serta pengalaman sebagaimana pendamping lama.

"Apa mau pendamping baru bekerja sesuai keinginan desa, dipanggil kapanpun bisa," tegasnya.

Sementara itu Koordinator Tenaga Ahli R Abd Rahman belum bisa dimintai keterangannya. Saat dihubungi melalui sambungan telepon genggamnya tidak aktif.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Advokasi Syafrawi menikai kebijakan itu berlebihan. Sesuai Petunjuk Tekhnis Operasi sebagaimana yang tercantum dalam standar operasional (SOP), penempatan TPP harus di tempatkan di daerah sesuai dengan domisili atau sesuai kartu tanda penduduk (KTP).

"Apabila tidak memungkinkan, maka penempatan itu diletakan di daerah terdekat," jelasnya.

Sementara kali ini kata Syafrawi, terdapat sejumlah TPP yang dipindah tugaskan sampai ke luar daerah, salah satunya ke wilayah Kediri.

"Oleh sebab itu, kami sangat menyayangkan terjadinya pemindahan tersebut," tandasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 30/06/2026 - 12:59

243

246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

• 30/06/2026 - 12:19

79

Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...

• 30/06/2026 - 09:40

47

Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...

• 30/06/2026 - 06:47

837

Dilepas Langsung Bupati Fauzi, Pawai Lampion 1 Muharam 1448 H di Sumenep Diserbu Ribuan Warga

MEMOonline.co.id. Sumenep- Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Kabupaten Sumenep berlangsung semarak dengan digelarnya Pawai Lampion,...

• 30/06/2026 - 06:33

44

Operasional CV Surya Agro Mandiri Terancam Diberhentikan Bila Belum Lengkapi Izin Wajib ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Usaha pengolahan kayu CV Surya Agro Mandiri yang beralamat di Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten...