Foto: Suram, seorang petugas Satpol PP lewat di depan gedung DPRD Sumenep yang ditempeli Banner kritikan mahasiswa
Foto: Suram, seorang petugas Satpol PP lewat di depan gedung DPRD Sumenep yang ditempeli Banner kritikan mahasiswa
MEMOonline.co.id, Sumenep - Di pagi hari yang sendu, puluhan personel kepolisian dan satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) memadati gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep. Rabu (4/11/20).
Para petugas kepolisian dan Satpol-PP itu menunggu kedatangan massa aksi yang akan berunjuk rasa di kantor DPRD setempat. Namun sayang, meski sudah lama menunggu dan bersiaga, kedantangan massa aksi yang ditunggu justru hanya segelintir orang.
Sekitar pukul 10:00 WIB, massa aksi yang datang tak seperti biasanya, mereka datang tak membawa pengeras suara dan sejumlah pasukan. Tanpa orasi, tanpa pekik teriakan kalimat perjuangan. Mereka datang hanya dengan membawa sejumlah banner kritikan dengan mulut terbungkam.
Mendapati aksi bisu mahasiswa yang tak biasa itu, duet Kepolisian dan Satpol PP yang hendak mengamankan jalannya aksi pada akhirnya terdiam.
Puluhan personel pengamanan itu hanya bisa melihat apa yang mahasiswa lakukan, yakni menempelkan banner kritikan di pagar badan gedung dewan. Karena dirasa aman dan tidak ada kekerasan, rombongan aparat negara itu pun pulang ketempat tugas masing-masing.
Kordinator Aliansi badan eksekutif mahasiswa (BEM) Sumenep Ach Budi Irfani menyampaikan, aksi tanpa suara itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah (Pemda) dan wakil rakyat di parlemen.
Sebab, adanya wakil rakyat sebagai lembaga legislatif tidak mampu mengontrol kebijkan pihak executif. Dimana, kran investasi di Kabupaten Sumenep dibuka begitu leluasa dan merugikan rakyat.
"Kami sudah tidak percaya lagi dengan DPR, karena kami rasa legislatif saat ini tidak lagi memihak kepada rakyat, tetapi memihak kepada investor," paparnya.
Kata dia, pihak legislatif dan executif di Kabupaten Sumenep telah berselingkuh dengan para investor. Terbukti maraknya kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambak udang yang ditimbulkan karena lebarnya kran investasi.
"Bisa kita lihat pantai Lombang sekarang, pantainya telah tercemar," sesalnya.
Aksi bisu yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa itu menuntut legislatif dan eksekutif dengan tagar tolak investor nakal, menutup tambak udang nakal, tolak Omnibus Law dan jaga lingkungan.
Di pagar badan gedung dewan Sumenep yang megah itu, setidaknya ada tujuh banner yang terpasang. Kesemuanya terdiri dari organisasi kemasiswaan. Dan yang paling besar ditempelkan di badan pagar paling depan.
"Omnibus Law belum disahkan, di Sumenep sudah banyak terjadi kerusakan lingkungan gara-gara investasi, apalagi disahkan," tandasnya. (Zai/red)