Foto : Rusman Hadi
Direktur FomDem Jatim : Nyawa Rakyat Indonesia Lebih Penting dari Pilkada Serentak
Foto : Rusman Hadi
MEMOonline.co.id, Surabaya - Keputusan Rapat Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Bawaslu dan DKPP yang menyepakati Pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 terus menjadi polemik.
Banyak pihak meminta agar kepetusan tersebut dikaji ulang. Di Jawa Timur, Forum Muda Demokrasi (FomDem) Jatim juga ikut angkat bicara dan mengatakan agar keputusan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi Covid 19 untuk dipertimbangkan kembali.
"Hingga saat ini pandemi Covid 19 ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, justru dibeberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Jatim, angka positif ini masih terus meningkat, sehingga bila tahapan Pilkada ini dimulai kembali, khawatir justru penyebaran Covid 19 semakin meluas," tukas Direktur FomDem Jatim, Rusman Hadi, Rabu (3/6/2020).
Sebab, kata pria yang akrab disapa Rusman ini, tahapan Pilkada serentak sangat memungkinkan ada interaksi antar penyelengara, kemudian antara penyelenggara dengan masyarakat, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan.
"Nah interaksi dalam tahapan Pilkada itu tidak mungkin semua virtual, semua online, ada yang harus tatap muka juga pastinya. Kalaupun mengkuti protokol kesehatan belum tentu itu aman dari penyebaran Covid 19. Jangan sampai nanti di Jatim misalnya muncul klaster baru, klaster penyelenggara pemilu, semoga ini tidak terjadi," harap Rusman.
Meski sebentar lagi Pemerintah juga akan menerapkan New Normal, kata mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim, itu belum menjadi jaminan angka penyebaran Covid 19 akan menurun.
"Saat ini kita bisa lihat di Jatim beberapa daerah yang memberlakukan PSBB saja masih mengalami peningkatan, apalagi nanti tambah memberlakukan New Normal, kalau masyarakatnya tidak benar-benar patuh dengan protokol kesehatan, bisa berbahaya pada penyebaran Covid-19," tambahnya.
Atas dasar itulah, tambah Rusman, pihaknya berharap Pemerintah melakukan kajian ulang dan lebih serius soal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
"Sebab bagi kami, nyawa rakyat Indonesia lebih penting dari sekedar pelaksanaan Pilkada serentak," pungkas aktifis asal Sumenep Madura ini. (*/Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Komentar