Foto: Kapolres Lumajang bersama salah satu tersangka
Terkesan Takut Diperiksa, Direksi PT. Amoeba Internasional Kembali Mangkir Panggilan Tim Cobra
Foto: Kapolres Lumajang bersama salah satu tersangka
MEMOonline.co.id, Lumajang - Tim Cobra Polres Lumajang Jawa Timur, kembali melakukan pemanggilan kepada para Direksi PT Amoeba International, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menyandung perusahaan mereka.
Sebelumnya telah dilakukan pemanggilan terhadap tiga Direksi PT Amoeba International, namun ketiganya mangkir dengan alasan sakit secara bersama-sama di Kuala Lumpur Malaysia.
Kini Tim Cobra Polres Lumajang melakukan pemanggilan terhadap empat Direksi lainnya, namun keempat direksi lainnya pun mangkir dari pemanggilan tersebut.
Jika memang perusahaan PT Amoeba International bergerak dengan legal dan merasa menerapkan system kerja yang tidak melanggar Hukum, kenapa mereka menolak menghadiri pemanggilan dari Tim Cobra Polres Lumajang.
Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH, dikonfirmasi media ini menjelaskan, Tim Cobra telah mengirim surat pemanggilan kepada Direksi PT Amoeba International yang lain untuk hadir di Polres Lumajang dan memberikan beberapa keterangan yang perlukan.
"Namun keempat Direksi PT Amoeba International mangkir dari pemanggilan, ada apa sebenarnya ?!," kata dia, Minggu (27/10/2019).
Manurut Kapolres, jika mereka menjalankan bisnis yang legal, tentu mereka tidak keberatan datang ke Polres Lumajang dan memberikan keterangan kepada tim penyidik.
Ditanya langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, perwira polisi asal Makasar itu menjawab akan melakukan pemanggilan berikutnya.
"Karena hanya Direksi PT Amoeba International yang dapat memberikan keterangan yang kami butuhkan,” imbuhnya.
Catatan baru polisi, nama direksi yang baru dipanggil namun tidak memenuhi panggilan diantaranya Ahmad Junaedi, Moh Abdal, Edhy Yusuf dan Kristian Alimafa.
Sedangkan untuk tiga Direksi sebelumnya yang sudah dua kali dipanggil namun tetap mangkir yakni Gita Hartanto, Deni Hartoyo dan Tri Hartono.
Arsal mendasari, pasal 112 KUHAP ayat 2 yang berbunyi, orang yang dipanggil kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.
"Perlu diketahui bahwa menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP," pungkas Arsal. (Hermanto)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar