Belasan Kantor Digeledah KPK, Pakis Minta Sekda Tanggungjawab

Foto : Audiensi

1808

MEMOonline.co.id. Bangkalan - Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan dibelasan kantor pemerintah Bangkalan. Salah satu LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) meminta sekretaris daerah (Sekda) bertanggungjawab atas hal tersebut.

Ketua umum Pakis, Abdurrahman Tohir menilai kekacauan birokrasi yang memunculkan isu kasus jual beli jabatan ini semestinya bisa dihindari jika Sekda bisa mengatur sistem birokrasi dengan baik.

"Kami meminta Sekda segera mundur dari jabatannya lantaran tidak becus dalam mengelola sistem birokrasi di Bangkalan," ujarnya, Kamis (27/10/2022).

Ia mengatakan, sejak awal Sekda harus bisa mencegah setiap persoalan pada bawahannya. Kecuali, ia juga terlibat secara sistematis dalam dugaan jual beli jabatan itu. Ia mengatakan, sampai saat ini sudah lebih dari 12 tempat dilakukan penggeledahan oleh KPK.

"Sekda sebagai Top Leadernya birokrasi, pucuk pemerintahan birokrasi yang paling bertanggung jawab," tuturnya.

Ia juga mengatakan, buruknya sistem birokrasi di Bangkalan membuat penyidik KPK melakukan penggeledahan.

"Manajemen birokrasi yang dipimpin Sekda ini sudah bobrok dan lemah, sehingga lembaga antikorupsi sampai melakukan penyidikan di Bangkalan. Tidak mungkin jika manajemen birokrasi yang dikelola benar, sampai dilakukan penyidikan oleh KPK dengan indikasi jual beli dalam lelang jabatan dan sebagainya," pungkasnya.

Ia berharap, KPK jeli dan teliti dalam melakukan penyidikan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan karena disinyalir ada intervensi dari pihak eksternal pemerintahan. Tak hanya itu, ia juga berharap para pejabat utama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK wajib mundur dari jabatannya untuk menjaga marwah, citra dan stabilitas Pemerintahan Bangkalan.

Penulis : Julian

Editor : Udiens

Publisher : Syafika Auliyak

TAG : # Berita Hukum Kriminal Bangkalan. Terkini. Hari ini. Belasan Kantor Digeledah KPK # Pakis Minta Sekda Tanggungjawab