Foto : Sosialisasi Pengeboran Sumur PHE 2-3 di pendopo agung Bangkalan, selasa (10/8/2021).
Area Nelayan Bakal Terdampak Pengeboran Migas, PHE WMO Belum Tetapkan Komitmen Kompensasi.
Foto : Sosialisasi Pengeboran Sumur PHE 2-3 di pendopo agung Bangkalan, selasa (10/8/2021).
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Rencana pengeboran sumur PHE 2-3 di perairan Bangkalan akan segera dilakukan. Namun hingga kini, Perusahaan Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) belum menentukan komitmen kompensasi yang akan diberikan pada masyarakat terdampak, terutama nelayan.
Salah satu perwakilan nelayan, Bilal Kurniawan menyebutkan dengan adanya pengeboran tersebut, nelayan akan terdampak. Sebab area penangkapan ikan akan berkurang. Sehingga, nelayan harus mencari ikan di perairan yang lebih jauh.
"Itu kan lokasi pengeborannya dekat dengan area penangkapan ikan sehingga akan mempersempit area kami," jelasnya, Rabu (11/8/2021).
Tak hanya itu, ia juga menyebut hingga kini belum ada sosialisasi tingkat bawah yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang migas tersebut. Hal itu akan menimbulkan polemik dan kesalahpahaman di masyarakat terdampak.
"Kami berharap ada sosialisasi tingkat bawah sehingga aspirasi masyarakat nelayan dapat didengar langsung dan ditemukan solusinya. Saat ini hanya perwakilan dari muspika dan perwakilan kades serta nelayan saja yang dilakukan," tambahnya.
Hal serupa juga diungkap oleh salah satu perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Bangkalan. Ia menyebut, dengan berkurangnya area mencari ikan yang digunakan untuk pengeboran sumur ekplorasi itu, nelayan akan membutuhkan bahan bakar yang lebih untuk mencari ikan di lokasi yang lebih jauh.
"Dilokasi pengeboran itu terdapat jenis ikan rajungan, ikan bawal putih, ikan layang dan jenis lainnya. Jika pengeboran itu dilakukan otomatis nelayan butuh BBM lebih untuk melaut lebih jauh. Ini yang harus diperhatikan bagaimana kompensasinya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Candra Saptaji mempertanyakan prosentase keberhasilan pengeboran tersebut. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara itu akan merugikan negara jika tidak berhasil mendapatkan sumber minyak.
"Berapa persen keberhasilannya dan bagaimana jika gagal? Jikapun berhasil, berapa persen untuk pemkab Bangkalan dan bagaimana kompensasi untuk masyarakat terdampak?," terangnya.
Hal itu mendapat respon langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi. Ia mengatakan, jika pengeboran tersebut berhasil, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan mendapatkan dana bagi hasil 6 persen serta adanya Corporate Social Responsibility (CSR) akan ditambah.
"Untuk kerugian jika tidak berhasil itu sudah menjadi resiko perusahaan. Sebab, untuk mengetahui potensi sumber migas itu harus di cek melalui pengeboran. Namun untuk pengeboran saat ini sudah dilakukan penelitian dan rasio keberhasilan cukup tinggi," ungkapnya.
Sementara, menanggapi keluhan masyarakat terdampak, ia hanya menyebut tidak akan ada yang dirugikan dari kegiatan ekplorasi itu. Ia juga tak menyebut bentuk kompensasi yang akan diberikan pada nelayan terdampak.
"tidak ada yang dirugikan atas kegiatan ekplerosi ini," singkatnya.
Dilokasi berbeda, Field Manager PHE WMO, Sapto Agus Sudarmanto menyebutkan sosialisasi langsung dan komitmen kompensasi untuk masyarakat terdampak akan segera dilakukan dan akan dikoordinasikan.
"Yang pasti tidak ada yang dirugikan dan kami akan melakukan ganti untung bukan ganti rugi. Untuk hal itu (komitmen kompensasi) masih kami koordinasikan," imbuhnya.
Penulis: Julian
Editor: Udiens
Publisher: Dafa
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Cegah Aksi BunDir di Jembatan Cangar, Polres Batu dan PUPR Bangun Pagar Pengaman Ber-CCTV
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Polres Batu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur sepakat membangun pagar pelindung...
Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang
MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...
Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut
MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...
Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026
MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...
Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...
Komentar