Temukan 60 Lebih SD Tanpa Kepala Sekolah di Sumenep, Begini Kata Fraksi PKB Dihadapan Bupati dan Wakil Bupati

Poto : Irwan Hayat, Politisi PKB saat diwawancarai media diruangan fraksi
1107
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menemukan adanya 60 lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kekosongan kepala sekolah.

Temuan tersebut dibeber fraksi PKB, tersebar di beberapa sekolah baik di kepulauan maupun di daratan.

Dan temuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, yang membahas penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, diruang Paripurna DPRD setempat, Rabu, (9/6/2021).

"Ironis sekali kalau sampai ada 60 lembaga SD yang tidak ada Kepala Sekolahnya," kata Irwan Hayat, Juru Bicara Fraksi PKB saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksinya.

Dan menurutnya, temuan tersebut sengaja dibeber dihadapan Bupati dan Wakil Bupati serta yang lainnya, agar menjadi atensi bersama khususnya Dinas pendidikan.

"Temuan ini sengaja kami masukkan di paripurna Pandangan Umum (PU) fraksi, agar mendapat respon dari Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan," tambahnya.

Pihaknya merespon secara serius temuan ini karena , kata Hayat, dalam lingkungan pendidikan kepala sekolah memiliki peran signifikan. Sebab menurutnya, bagaimanapun kepala sekolah adalah sosok pemimpin yang berperan sebagai pengatur berjalannya lembaga pendidikan.

"Karena hematnya, bahwa kepala sekolah juga penting untuk kemudian ada di sekolah untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan di lingkungan pendidikan tersebut," tegas politisi muda PKB itu.

Tak ayal temuan tersebut menjadi poin yang sangat penting. Bahkan pihaknya mengaku akan mengawal temuannya dalam rapat-rapat komisi mendatang.

Di kesempatan terpisah, Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah menanggapi temuan fraksi PKB tersebut, seperti yang diterangkan bahwa persoalan tersebut akan menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

"Tentang masalah SD yang dianggap tidak ada kepala sekolahnya itu masih dalam proses. Artinya kita akan berupaya, kedepan masukan-masukan ini akan menjadi evalusi. Kinerja dari pemerintahan Bapak Fauzi," jelasnya, ketika diwawancari media ini.

Penulis: Rifand NL

Editor: Udiens

Publisher: Lina

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan...

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai publikasi pemerintah kini tidak lagi sekadar pelengkap aktivitas birokrasi, tetapi...

MEMOonline.co.id. Jember- Kecelakaan terjadi di Jalan Ahmad Yani NO 130 tepatnya di Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari kebupaten Jember melibatkan...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Proyek pengurangan resiko bencana Gunung Berapi di sungai aliran lahar Semeru Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro...

MEMOonline.co.id. Lumajang-‎ Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Lumajang, Nor Holik, menghadiri langsung acara peresmian organisasi MADAS (Madura Asli...

Komentar