Foto: Maklumat Kapolri nomer : Mak/1/I/2021
Kapolri Keluarkan Maklumat Larang Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut FPI
Foto: Maklumat Kapolri nomer : Mak/1/I/2021
MEMOonline.co.id, Lumajang - Pasca dibubarkannya FPI ( Front Pembela Islam ) oleh pemerintah beberapa waktu lalu, saat ini bertepatan di awal tahun 2021, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Drs. Idham Azis M.Si mengeluarkan maklumat.
Maklumat tersebut berkaitan dengan larangan, terhadap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, maklumat dengan nomer : Mak/1/I/2021 tersebut, ditanda di Jakarta, Jum'at (1/1/2021).
Berikut isi keseluruhan Maklumat yang dikeluarkan :
KEPATUHAN TERHADAP LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI).
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
2. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat agar :
a. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
b. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
c. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
d. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.
Pada poin ke empat, Kapolri berharap agar maklumat yang ia keluarkan menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.(Hermanto/red)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
DPRD Sumenep Kebut Raperda Tata Kelola Aset di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD Kabupaten Sumenep membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...
Kabupaten Sumenep Kembali Dapat Program BSPS Pasca Polemik 2024, 505 Unit Rumah Siap Dibangun dengan Pengawasan Super Ketat
MEMOonline.co.id. Sumenep- Setelah sempat menjadi sorotan publik akibat polemik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Sumenep...
Terindikasi Terlibat Penimbunan Solar Subsidi, Oknum ASN di Lumajang dalam Bidikan Polres
MEMOonline.co.id. Lumajang- Polres Lumajang terus mendalami dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas penimbunan bahan...
Cegah Aksi BunDir di Jembatan Cangar, Polres Batu dan PUPR Bangun Pagar Pengaman Ber-CCTV
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Polres Batu bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Timur sepakat membangun pagar pelindung...
Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang
MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...
Komentar