Foto: H. Masdawi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep
Proyek ICS di Desa Longos Sumenep Tak Berfungsi, Komisi II DPRD: Perlu Diaudit
Foto: H. Masdawi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep - Politisi Partai Demokrat DPRD Sumenep H. Masdawi soroti pembangunan mega proyek Integrated Cold Storage (ICS) atau fasilitas pendingin ikan terintegrasi.
Sosialisasi Perwali No.78 2020Pasalnya, ICS berkapasitas 100 ton yang dibangun di Desa Longos Kecamatan Gapura Sumenep Madura tersebut pengelolaannya tidak jelas.
Konon, Mega proyek yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah itu telah diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep sejak tahun 2018 silam.
"Meski sudah diserah terimakan dan ada pihak ketiga yang siap mengelola, hingga kini pemanfaatannya belum dirasakan oleh nelayan di Sumenep," ucap Masdawi.
Dirinya mengungkapkan, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT. Perinus Perikanan Nusantara Persero telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan ICS. MoU tersebut dilakukan pada Januari 2019 tahun lalu.
"Terdapat dua kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni kontrak kerjasama dan kontrak pengelolaan. Pemkab Sumenep sudah mendapat pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelola sebesar Rp400 juta," ungkapnya
Meski sudah mendapatkan PAD dari ICS, hal belum bisa dikatakan berhasil. Sebab, belum mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat nelayan di Sumenep.
"Pengelola tidak melalukan pembelian ikan nelayan. Jika tetap dibiarkan bangunan itu hanya menjadi monumen proyek gagal," terangnya.
Menurut anggota komisi II DPRD Sumenep itu, saat ini gedung ICS hanya ditempati karyawan, ironisnya, tidak tampak ada aktifitas berupa pembelian atau penampungan ikan.
"Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak pada kualitas peralatan yang ada di gedung tersebut, bahkan peralatan bisa mati sebelum difungsikan," paparnya.
Tak hanya itu, kendati tak ada pengelolaan, biaya operasional setiap bulan tetap berjalan. Bahkan, untuk biaya listrik saja setiap bulannya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 juta.
"Anggaran tersebut tidak terhitung biaya perawatan dan juga gaji karyawan, pembiayaan ini menggunakan keuangan negara," imbuhnya.
"Makanya, harus ada audit atas pemanfaatannya, jika tidak, dikhawatirkan bisa mengarah pada tindak pidana korupsi," pungkasnya. (Zai/red)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sasar Kelompok Rentan, Pelatihan Daur Ulang Sampah di Pagerungan Besar Berpotensi Buka Peluang Ekonomi
MEMOonline.co.id. Sumenep- Upaya mengurangi sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terus dilakukan di Desa Pagerungan Besar,...
Terungkap di Paripurna DPR, Pendapatan Sumenep saat ini Turun Rp175 Miliar. Perubahan APBD 2026 Defisit Rp317 Miliar
MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Pungutan di MAN Lumajang Diduga Berlindung di Balik Komite, Kemenag Tegaskan Sekolah Dilarang Pungut Langsung
MEMOonline.co.id. Lumajang- Praktik pungutan yang diduga terselubung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jalan Kalimas, Lumajang, kini kian menjadi...
Skena Punk Kota Batu Berduka, Vokalis Utama Band Punk Rock Rockim BRAIN WASH Meninggal Dunia
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Kabar duka menyelimuti skena underground punk Kota Batu. Rockim, vokalis utama band punk rock BRAIN WASH “Theraphy...
Bupati Sumenep Pesan 'Semangat Kemerdekaan dan Persatuan Terus Dijaga' saat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam rangka memperingati Hari...
Komentar