Ketua DPD RI Dukung Kebijakan Larangan Mudik Dan Ingatkan Agar Bansos Tetap Disalurkan 

Foto : AA LaNyalla Mahmud Mattaliti
790
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Keputusan Presiden RI, Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 ditengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Namun, LaNyalla mengingatkan pemerintah, khususnya kementerian sosial dan lembaga terkait untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bansos ke masyarakat terdampak. 

Menurut LaNyalla, kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik. Kebijakan larangan mudik lebaran, juga dirasa sangat tepat ditengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan, termasuk pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4/2020). 

Menurut LaNyalla mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban PHK atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas agar dapat bertahan hidup di kota. 

“Ini menyangkut kebutuhan nyata masayarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat dan AA LaNyalla, meyakini bahwa larangan tersebut tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga, mengingat di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.

“Sehingga lebaran di kampung pun tidak akan diisi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar Senator peraih 2,2 juta suara pemilih itu. 
 
Dengan ditetapkannya larangan mudik, LaNyalla meminta kepada pihak pemerintah untuk gencar mensosialisasikannya, mulai dari aturan hingga penerapan sanksi serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. (Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di PAUD H.I. EL-FATH melalui...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah...

MEMOonline.co.id. Probolinggo- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Jum’at (14/8/2026) dalam...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan ancaman kejahatan siber, Satuan Binmas (Satbinmas) bersama...

MEMOonline.co.id. Probolinggo- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan...

Komentar