Ketua DPD RI Dukung Kebijakan Larangan Mudik Dan Ingatkan Agar Bansos Tetap Disalurkan 

Foto : AA LaNyalla Mahmud Mattaliti
775
ad

MEMOonline.co.id, Jakarta - Keputusan Presiden RI, Joko Widodo tentang larangan mudik Lebaran 2020 ditengah pandemi Covid-19 mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Namun, LaNyalla mengingatkan pemerintah, khususnya kementerian sosial dan lembaga terkait untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bansos ke masyarakat terdampak. 

Menurut LaNyalla, kebijakan larangan mudik tersebut bertujuan mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 ke daerah-daerah tujuan pemudik. Kebijakan larangan mudik lebaran, juga dirasa sangat tepat ditengah protokol kesehatan yang sudah diterapkan, termasuk pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hanya saja, saya mengingatkan Kemensos dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga pemerintah daerah untuk tetap menjalankan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak,” tandas LaNyalla di Jakarta, Rabu (22/4/2020). 

Menurut LaNyalla mereka yang tidak bisa mudik namun menjadi korban PHK atau mereka yang kesulitan secara ekonomi harus tetap mendapat prioritas agar dapat bertahan hidup di kota. 

“Ini menyangkut kebutuhan nyata masayarakat di lapangan. Terutama mereka yang hidup di kota besar, yang harus tetap membayar uang sewa kos dan kebutuhan pokok,” urainya.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, kebijakan pelarangan mudik juga dianggap tepat dan AA LaNyalla, meyakini bahwa larangan tersebut tidak akan banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom di daerah, khususnya konsumsi rumah tangga, mengingat di daerah juga berlaku PSBB dan protokol kesehatan.

“Sehingga lebaran di kampung pun tidak akan diisi dengan acara-acara seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Apalagi situasi ekonomi sedang susah. Kalaupun ada pemudik yang ke daerah, kemungkinan juga tidak membawa uang untuk dibagi-bagi, karena sebelumnya sudah terdampak secara ekonomi,” papar Senator peraih 2,2 juta suara pemilih itu. 
 
Dengan ditetapkannya larangan mudik, LaNyalla meminta kepada pihak pemerintah untuk gencar mensosialisasikannya, mulai dari aturan hingga penerapan sanksi serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. (Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Lumajang- Peringatan Hari Kartini dimanfaatkan sebagai momentum penguatan nilai kebangsaan sejak usia dini melalui pengenalan...

MEMOonline.co.id. Lumajang- Upaya Indonesia menekan timbulan sampah hingga 30 persen dan menangani 70 persen sampah pada 2025 tidak bisa hanya...

MEMOonline.co.id. Lumajang- Ekonomi Kabupaten Lumajang pada 2025 tumbuh 5,35 persen, melampaui capaian nasional 5,11 persen dan Jawa Timur 5,33...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, mulai memicu keresahan...

Komentar