DPRD Kabupaten Bekasi Tetapkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi/ Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (10/12/2019).

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, yang didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah hadir langsung dalam Rapat Paripurna yang beragendakan penyampaian laporan hasil kegiatan komisi-komisi, serta penyampaian laporan pansus dalam pembahasan Raperda Kabupaten Bekasi tentang pengelolaan barang milik daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menyampaikan bahwa dengan telah dibahas dan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah oleh DPRD, maka agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum.

“Raperda ini sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah yang mengatur mengenai kebutuhan dan penganggaran pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sehingga diharapkan terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Eka menuturkan sesuai dengan ketentuan pasal 100 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, paling lambat 7 hari setelah Raperda ini mendapat persetujuan bersama, agar disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi sebelum diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditambahkan, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dan anggota dewan, kata Eka, kami selaku eksekutif akan segera melaksanakan apa yang telah direkomendasikan dan ditetapkan untuk segera disikapi demi perbaikan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan, melalui Perangkat Daerah yang secara teknis mempunyai tupoksi serta kewenangannya.

"Pendapat, pandangan dan saran yang telah disampaikan akan menjadi catatan dan perhatian kami, guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Bekasi," pungkasnya. (Bam/Diens).

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 02/05/2026 - 17:52

99

Bangun Sadar Bencana Sejak Dini, Medco Energi dan FPRB Sosialisasi di SMPN 6 Sampang

MEMOonline.co.id. Sampang- Medco Energi Pty Ltd bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kabupaten Sampang menggelar sosialisasi kebencanaan...

• 02/05/2026 - 17:41

78

Sungai Padat Penduduk di Kutorenon Jadi Lokasi Pembuangan Limbah. Warga : Tolong Usut ‎

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Warga Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Lumajang, mendokumentasi sebuah tangki ukuran 5000 liter membuang limbah di...

• 01/05/2026 - 19:46

60

‎Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026 ‎

MEMOonline.co.id. Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional...

• 30/04/2026 - 13:51

246

Sukses Tuntaskan Ratusan Sengketa Tiap Tahun, KI Sumenep Siap Layani Keterbukaan Informasi Publik di HAKIN 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus menegaskan peran strategisnya dalam menjamin hak masyarakat atas keterbukaan...

• 30/04/2026 - 12:06

56

Aksi Curanmor Gagal Total, Pelaku Diciduk Warga-Polisi

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Batu berhasil mengamankan seorang pria, yang diduga kuat sebagai bagian...