Foto : Sekretaris Komisi 1 DPRD Sampang saat sidak di Kantor Kelurahan Gunung Sekar Sampang
Tak Jelas Payung Hukumnya, Kucuran Dana ADK Rp 800 Juta di Sampang 'Abu Abu'
Foto : Sekretaris Komisi 1 DPRD Sampang saat sidak di Kantor Kelurahan Gunung Sekar Sampang
MEMOonline.co.id, Sampang - Anggaran Dana Kelurahan (ADK) sebesar Rp 800 juta per kelurahan, di kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat tudingan miring anggota DPRD setempat.
Pasalnya, dana yang dikucurkan pemerintah daerah melalui dana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019, untuk enam kelurahan, yakni, Kelurahan Gunung Sekar, Polagan, Rongtengah, Dalpenang, Karang Dalam dan Banyuanyar, diduga abu-abu.
Pernyataan tersebut disampaikan Auliya Rahman, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Sampang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke enam kelurahan, Rabu (20/11/2019).
"ADK Rp 800 juta yang dikucurkan ke enam Kelurahan di Kabupaten Sampang, masih belum jelas payung hukumnya," katanya.
Oleh karenanya, pihaknya menyebut kucuran ADK Rp 800 juta per kelurahan, iabu abu.
"Dana yang bersumber dari APBD murni itu masih kita pertanyakan, apalagi sistem kerjanya di kontrakkan atau di Pokmaskan. Sebab aturan hukumnya tidak jelas, buktinya pada saat Camat Sampang kita panggil tidak bisa menjawab," jelasnya.
Masih menurut Auliya, baru kali ini dalam sejarah ADK di kontraktualkan, jangka waktu tidak mungkin kalau dikontraktualkan bisa selesai.
"Kalau dikontraktualkan saya pesimis untuk bisa selesai, prosesnya panjang, masih butuh konsultan perencana dan lain lain," jelasnya.
"Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak pihak terkait,"tandasnya.
Sementara, Ach Wardi, Lurah Gunung Sekar, Kecamatan Sampang saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan untuk ADK di enam Kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang di kontraktualkan.
"Anggaran ini untuk infrastruktur karena sudah ada petunjuknya," jelasnya.
Lanjut Wardi, dalam anggaran di Kelurahan Gunung Sekar untuk lima kegiatan, diantaranya saluran dan jalan.
"Saya optimis dalam pekerjaannya nanti bisa selesai sesuai aturan yang ada," jelasnya.
"Pihaknya dalam rapat rapat dengan DPRD terkait ADK ini tidak pernah dilibatkan, sehingga secara detail kurang paham, yang paham pak Camat, kita kembali kepada Pengguna Anggaran (PA), karena PA nya kan pak Camat," tandasnya. (Fathur)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Penahanan Diperpanjang, Kasus Korupsi DD Rp585 Juta Kades Pragaan Daya Segera Diseret ke Meja Hijau
MEMOonline.co.id. Sumenep- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep memperpanjang masa penahanan Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Imrah, selama...
Tak Masuk ke Polres, Misteri Penangkapan Terduga Kurir Narkoba di Sumenep Jadi Buah Bibir
MEMOonline.co.id. Sumenep- Dugaan penangkapan seorang warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terkait kasus narkoba menjadi...
Diduga Sengaja Ditutupi, Penangkapan Kurir Sabu di Sumenep 'Senyap'
MEMOonline.co.id. Sumenep- Seorang pria berinisial I, warga Dusun Blumbang, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa...
Diduga Korban Suara Motor Digeber Dekat Rel, Seorang Pemuda di Jember Tewas Tersambar Kereta
MEMOonline.co.id. Jember- Sebuah video kecelakaan antara kereta api dan sepeda motor di Kabupaten Jember viral di grup WhatsApp, Rabu (13/5/2026)...
Demi Perkuat Pembangunan, Bupati Fauzi Ajak Pelaku Usaha di Sumenep Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mengintensifkan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar...
Komentar