Foto: Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono.
Dirjen Otda : Seluruh OPD Kabupaten Bekasi Harus Tetap Semangat Pasca OTT KPK
Foto: Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono.
MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, oleh KPK, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berikut jajarannya diminta tidak terus lesu.
Sebaliknya, seluruh OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta agar tetap semangat dan terus menjalankan roda pemerintahan.
“Biasanya pasca OTT semangatnya lesu. Apalagi seperti yang terjadi di Kota Malang. Makanya di Kabupaten Bekasi perlu diubah agar semangat kembali,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono, saat memberikan sambutan dalam rapat dinas di Gedung Wibawa Mukti, Jumat (19/10/2018).
Sumarsono mengatakan, fenomena yang muncul pasca OTT biasanya muncul kelesuan. Bahkan tidak sedikit setelah kejadian tersebut OPD takut untuk menyerap anggaran.
“Pimpinan daerah yang kena (OTT) maka bermasalah. Sebagian (OPD) pasti lesu. Karena lesu maka nanti ada pemikiran, jangan-jangan, jangan-jangan. Suasana inilah yang harus dihilangkan,” katanya.
Kehadiran Dirjen Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi untuk memastikan fungsi pemerintahan berjalan normal. Serta mengajak seluruh aparatur kembali semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin ada semangat baru pasca OTT di Kabupaten Bekasi,”ucapnya.
Sumarsono menambahkan, setelah kasus OTT oleh KPK sudah ‘Inkrah’ (keputusan yang berkekuatan hukum tetap) biasanya Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, tidak lama lagi akan menjadi Bupati Bekasi. Sedangkan jabatan Wakil Bupati Bekasi juga akan segera diisi.
“Plt Bupati tidak lama lagi menjadi Bupati. Wakil Bupati baru akan diisi oleh partai pengusung yaitu Golkar. Nanti dua orang yang diusulkan. Bisa dari birokrasi juga bisa politisi. Nanti diusulkan kepada DPRD melalu Bupati Eka, kemudian terjadi proses pemilihan di DPRD,” jabarnya.
“Biasanya kalau Bupatinya politik, memilih birokrasi senior (sebagai wakil bupatinya). Karena memahami seni birokrasi. Tapi kalau sama-sama dari parpol maka beban sepenuhnya ada di Sekda,” pungkasnya. (Bam/Diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Komentar