Nasibnya Makin Tak Jelas, Ratusan Honorer K 2 di Bondowoso Demo

Foto: Ratusan honorer K 2 Bondowoso saat menggelar aksi demo
1682
ad

MEMOonline.co.id, Bondowoso – Lantaran merasa nasibnya makin tak jelas, ratusan tenaga honorer K 2 di Bondowoso, menggelar aksi damai, Kamis (20/9/2018).

Aksi ratusan tenaga honorer yang yang tergabung dalam FHK21 (Forum Honorer Kaegori 2 indonesia) itu dilakukan, dalam rangka  menolak batasan umur K2 untuk mengikuti  seleksi test CPNS 2018.

Sebab, sebagaimana ketetapan permen PAN-RB no 36 dan 37 Tahun 2018, semakin mempersempit harapan para tenaga honorer untuk mengikuti test CPNS.

Karena, bunyi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa syarat utama mengikuti test CPNS harus berumur dibawah 35 Tahun.

Hal yang sangat disayangkan oleh para tenaga honorer tersebut sudah mengabdikan dirinya sebagai tenaga honorer di Kab. Bondowoso sudah puluhan tahun dengan tujuannya ingin menjadi PNS.

Jupri sebagai kordinator aksi mengatakan kepada awak media dengan kekecewaannya diterbitkannya peraturan Mentri PAN-RB yang tidak ada perpihakan terhadap para honorer, membuat nasib para tenaga honorer semakin tidak jelasnasibnya, Kamis, 20/9/2018.

"Kami diperman PAN-RB nomor 36 dan 37 itu, antara lain usia 35 Tahun kebawah dan keatas ada perbedaan, itupun harus memenuhi syarat S1, kita dipecah belah oleh pemerintah, makanya kita menuntut hak agar tidak memberikan batasan usia, Ungkapnya.

Seluruh tenaga honorer menuntut untuk revisi permen PAN-RB agar merevisi peraturan tersebut menjadi tak ada batasan usia, serta, menurut hak-hak yang harus dipenuhi daerah segera teralisasi.

"Kami tetap menolak PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjajanjian Kerja) yang jelas kedepannya kamiakan terus memperjuangkan honorer untuk diangkat menjadi PNS",tambahnya.

Harapan Para pejuang K2, GTK, GTT, PTT pemerintah segera menuntaskan honorer K2 tanpa ada batasan usia menjadi PNS tanpa test. (Arik/diens)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Sebanyak 132 perumahan di Kota Batu belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke Pemkot. Kepala DPKP Kota...

MEMOonline.co.id. Sampang- Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep memasuki babak...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kasus dugaan reklamasi pantai di wilayah pesisir Gresik Putih, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten...

Komentar