Foto: R Aminullah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep
Terungkap ! Seratus Orang Lebih Pendamping PKH di Sumenep Rangkap Jabatan
Foto: R Aminullah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep – Sedikitnya, seratus orang lebih Pendamping program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terdeteksi rangkap jabatan.
Hal itu dikatakan oleh R Aminullah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep. Menurutnya berdasarkan data yang dimiliki terdapat 100 lebih pendamping PKH yang rangkap jabatan.
Namun, meski hal itu sudah lama diketahui, pendamping PKH yang terdeteksi rangkap jabatan tetap aman-aman saja bertugas di dua jabatan, lantaran tak ada sanksi tegas dari pemerintah.
"Ada 100 sekian (pemdamping PKH) yang rangkap jabatan. Separuh melanggar aturan dan separuh pendamping PKH tidak melanggar, karena bekerja dibawah lima jam " katanya saat dikonfirmasi media.
Dikatakan sebagian pendamping PKH merangkap sebagai penyelenggara Pemilu, guru sertifikasi dan sejumlah jabatan lain, serta dikabarkan terdapat pendamping PKH yang diketahui mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
Secara aturan kata Minul pendamping PKH tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan jam kerja diatas lima jam. Sehingga mereka harus memilih diantara salah satunya. Selain itu juga tidak diperbolehkan seorang menerima dua gaji yang berasal dari keuangan negara.
"Saya sudah panggil korcamnya, agar (pendamping PKH rangkap jabatan) segera mengundurkan diri. Pilihlah yang mana dianggap lebih menguntungkan," ungkapnya.
Untuk mempertegas permasalahan itu, dalam waktu dekat Minul kembali akan melakukan rapat dengan koordinator Pendamping PKH tingkat kecamatan.
Hanya saja dirinya mengakui Pemerintah Daerah tidak bisa memberikan sanksi meski banyak pendamping PKH yang rangkap jabatan. Namun, data tersebut nantinya akan dilaporkan pada Kementerian Sosial.
"Kami hanya bisa melaporkan, karena yang mengangkat pendamping itu adalah kementerian sosial, dan apabila ada yang melanggar sesuai regulasi, sanksinya dikembalikan menteri sosial. Apakah nanti gajinya ajarus dikembalikan atau tidak," tegasnya. (Ita/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar