Foto: Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH Saat Membacakan Nota Penjelasan Bupati Sumenep di Rapat Paripurna DPRD Sumenep
APBD 2025 Surplus Rp317 Miliar, Wabup: Sumenep Kembali Cetak WTP ke-9 dan Catat Kinerja Pembangunan Positif
Foto: Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH Saat Membacakan Nota Penjelasan Bupati Sumenep di Rapat Paripurna DPRD Sumenep
MEMOonline.co.id. Sumenep- Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (17/6/2026), berlangsung istimewa.
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, ulama, hingga insan pers, Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH membacakan Nota Penjelasan Bupati Sumenep terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya memaparkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga menegaskan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025.
Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang membaik, hingga keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terbaik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep,” ujar Bupati.
Menurutnya, sinergi yang terbangun selama ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal, baik di tingkat nasional maupun global.
Salah satu capaian yang paling menonjol adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah itu kembali diraih setelah BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 pada 26 Mei 2026.
“Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memperoleh opini tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut,” ungkapnya.
Bagi Pemkab Sumenep, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Pencapaian Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, namun juga wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel,” tegas Wakil Bupati KH Imam Hasyim.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kinerja yang cukup impresif.
Total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,445 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp2,520 triliun atau mencapai 103,08 persen.
Kontributor terbesar peningkatan tersebut berasal dari PAD. Dari target Rp322,8 miliar, realisasi PAD mencapai Rp382,8 miliar atau setara 118,57 persen.
Capaian ini menunjukkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah sekaligus keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan lokal.
Tak hanya sektor keuangan, sejumlah indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep pada 2025 mencapai 70,54 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 17,02 persen, turun 0,76 persen dibandingkan tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami percepatan, dari 3,77 persen pada 2024 menjadi 4,85 persen pada 2025.
Capaian lain yang mendapat perhatian adalah Gini Ratio Kabupaten Sumenep yang berada pada angka 0,221 dan tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir,” tambahnya.
Di sektor tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep mencapai 80,78 atau meningkat 2,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, berbagai indikator pemerintahan berbasis digital, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hingga Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menunjukkan tren yang terus membaik.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif,” sambung KH Imam Hasyim.
Di tengah tantangan ekonomi yang masih dinamis, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kondisi surplus.
Pendapatan daerah sebesar Rp2,520 triliun berbanding realisasi belanja daerah sebesar Rp2,463 triliun, menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp57,32 miliar.
Ditambah pembiayaan netto sebesar Rp259,87 miliar, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 tercatat mencapai Rp317,20 miliar.
Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas fiskal daerah yang tetap terjaga sekaligus memberikan ruang fiskal bagi pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Di penghujung nota penjelasannya, Bupati Achmad Fauzi kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 2025–2030, yakni “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera”.
“Semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Sumenep yang semakin unggul, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.
Ia juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal pembangunan daerah melalui kritik dan masukan yang konstruktif guna memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
-
Next Post
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Komisi IV DPRD Sumenep Geram! Sekdes Mursalin Diduga Merangkap Kepala PAUD di Sapeken
MEMOonline.co.id. Sumenep- Dugaan rangkap jabatan yang menyeret nama Mursalin, Sekretaris Desa (Sekdes) Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, mendapat...
Perangi Stunting, Pemkab Sampang Dorong Posyandu Aktif hingga Tingkat Desa
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan Posyandu....
RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Kolaborasi Dengan BPJS, Ombudsman, dan YLKI Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat terus diperkuat oleh...
RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Perkuat Budaya Mutu dan Keselamatan Pasien Dengan Gebyar 3M
MEMOonline.co.id. Sumenep- Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep...
Perahu Pengangkut Barang di Kangean Tenggelam Usai Hantam Karang, Kerugian Capai Rp450 Juta
MEMOonline.co.id. Sumenep- Sebuah kapal motor pengangkut barang, KM LA RISKY, tenggelam setelah mengalami kecelakaan laut di perairan Pulau Kangean,...
Komentar