Foto : LSM Lira DPD Kabupaten Lumajang, bentangkan banner 'warning'
Tower 'Kangkangi' Perbup di Desa Pulo, Dendik Lira: Hentikan! Jangan Paksa Langgar Aturan
Foto : LSM Lira DPD Kabupaten Lumajang, bentangkan banner 'warning'
MEMOonline.co.id, Lumajang- Bangunan tower yang diduga langgar Perbup Lumajang No. 64 Tahun 2021 BAB 3 zona pembangunan pasal 6.b, Dendik Zeldianto, Wakil Bupati LSM LIRA DPD Kabupaten Lumajang, sikapi serius.
Pemangku kewenangan, kata Dendik, pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten, mesti bertanggungjawab, bila perlu dievaluasi.
"Jika terus memaksa seolah tak ada aturan yang dilanggar, pemangkuan kewenangan sesuai dengan tupoksinya akan kami laporkan," ujarnya, Kamis (15/8/2025).
Merujuk Perbub yang dimaksud, Dendik menggaris bawahi ada sematan kata wajib, berarti tak ada pengecualian. "Belum lama Desa Pulo sempat ramai soal lapangan desa, saat ini disusul soal tower," imbuhnya.
Dendik menegaskan, sikapnya bukan tak beralasan. OPD terkait, telah ia konfirmasi di hari sebelumnya, dan diperoleh keterangan, rekomendasi izin terancam tak dikeluarkan, lantaran sebuah indikasi pelanggaran.
"Merujuk pada Perbub yang sudah ada dan fakta dilapangan, jika izin keluar, maka patut diduga ada jual beli izin. Semua data sudah kami siapkan dalam format berkas hasil pendataan dan klarifikasi pihak terkait. Tentu akan kami laporkan ke aparat penegak hukum dan kami akan kawal," imbuhnya.
Lantas Dendik menyinggung Kades Pulo Jasadi yang sebelumnya menampik, jika dirinya hanya berkewenangan memberikan rekomendasi, untuk kemudian mengurus izin ke kabupaten.
"Harusnya kan dicek lagi pasca kades memberikan rekom, ketika pembangunan tower berjalan, setidaknya ditanya ke vendornya. Pastikan sudah ada izin, yang ndak tau lagi jika sudah ada tanda kutip. Kades bisa berkoordinasi dengan camat dan diteruskan ke kabupaten memastikan izin sudah ditangan. Bukan diam, jika sudah begini, kesannya lempar batu sembunyi tangan," tukas Dendik.
Terpantau, LSM LIRA DPD Kabupaten Lumajang, membentangkan banner bertuliskan jika bangun tower tersebut tengah diawasi lantaran diduga melanggar peraturan Bupati Lumajang dalam konteks zona pembangunan.
Terpisah pihak vendor dihubungi media ini melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini ditayangkan, belum memberikan respon.
Penulis : Mas Her
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Gandeng UWG Malang, Pemkab Sumenep Jajaki Kerja Sama Penguatan SDM dan Potensi Kepulauan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas sumber...
Fraksi PDIP Sumenep 'Tegas' Efesiensi Belanja APBD 2026 Tak Boleh Jauh dari Kepentingan Rakyat
MEMOonline.co.id. Sumenep- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep mengingatkan pemerintah daerah agar perubahan anggaran tetap berpijak pada...
Kembali Dipertanyankan Pelapor, Gelar Perkara Tahap II Kasus TUKS yang Hampir 6 Tahun Berjalan Bakal Segera Digelar
MEMOonline.co.id. Sumenep- Ketua Brigade 571, Sarkawi, kembali mendatangi penyidik Polresta Sumenep untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan...
SPPG Ganding Edukasi Gizi Lewat Pameran UMKM HUT RI ke-81
MEMOonline.co.id. Sumenep- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kecamatan Ganding turut ambil bagian dalam pameran UMKM yang digelar Pemerintah...
Sasar Kelompok Rentan, Pelatihan Daur Ulang Sampah di Pagerungan Besar Berpotensi Buka Peluang Ekonomi
MEMOonline.co.id. Sumenep- Upaya mengurangi sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terus dilakukan di Desa Pagerungan Besar,...
Komentar