Heddy Lugito: Aduan Masuk DKPP Pasti Direspon Cepat 'Jaga Marwah Penyelenggara Pemilu

MEMOonline.co.id, Yogyakarta- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memberhentikan 66 penyelenggara pemilu sepanjang tahun 2024, data terhitung per 9 Desember 2024.

Hal itu disampaikan, Ketua DKPP Heddy Lugito dalam rapat penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Tahun Anggaran 2024 di Kota Yogyakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

Selain memberhentikan 66 penyelenggara, DKPP juha menjatuhkan sanksi peringatan pada 253 penyelenggara lainnya. Bukan tanpa sebab, semua terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

"DKPP bukan untuk menghukum penyelenggara. DKPP sejatinya hadir, untuk menjaga marwah penyelenggara serta lembaga penyelenggara pemilu," ucap Heddy Lugito.

Dilansir dari laman dkpp.go.id, Heddy menegaskan jika DKPP merespon cepat pengaduan dugaan pelanggaran KEPP (Kode Etik Penyelenggara Pemilu). Menurutnya jika dibiarkan, bakal berdampak panjang yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat.

“Tidak semua penyelenggara yang disidang (oleh DKPP) diberi sanksi, 51 persen di antaranya justru direhabilitasi. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti disidang DKPP,” imbuhnya.

Lebih jauh dijelaskan, DKPP menerima 687 pengaduan dugaan pelanggaran KEPP di tahun 2024. Lonjakan pengaduan tercatat terjadi pada bulan Maret (98), Mei (79), Oktober (73), April (72), dan November (72) seiring dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dalam kesempatan ini, Heddy juga mengungkapkan setidaknya ada tiga provinsi di Indonesia yang minim aduan dugaan pelanggaran KEPP. Antara lain Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Tengah.

“Kesadaran publik untuk mengingatkan kita sebagai penyelenggara Pemilu semakin tajam dan terbangun, sehingga terus menjadi sorotan,” pungkasnya.

Dilain sisi, dalam rangka mendukung penegakan KEPP, Sekretariat DKPP terus berinovasi sebagai lembaga peradilan etik melalui transformasi ke sistem digital. Langkah tersebut sebagai bentuk layanan yang lebih responsif bagi pencari keadilan.

Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan beberapa terobosan dilakukan Kesekretariatan DKPP, antara lain penerapan monitoring dashboard, penggunaan aplikasi Sietik, dan call centre 15000101.

“Penerapan monitoring dashboard, penggunaan aplikasi Sietik, dan call centre akan terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan digital bagi pencari keadilan,” tegasnya.

Penulis     :   Mas Her

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 14/05/2026 - 19:23

210

Penahanan Diperpanjang, Kasus Korupsi DD Rp585 Juta Kades Pragaan Daya Segera Diseret ke Meja Hijau

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep memperpanjang masa penahanan Kepala Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Imrah, selama...

• 14/05/2026 - 18:58

104

Tak Masuk ke Polres, Misteri Penangkapan Terduga Kurir Narkoba di Sumenep Jadi Buah Bibir

MEMOonline.co.id. Sumenep- Dugaan penangkapan seorang warga Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terkait kasus narkoba menjadi...

• 13/05/2026 - 20:51

352

Diduga Sengaja Ditutupi, Penangkapan Kurir Sabu di Sumenep 'Senyap'

MEMOonline.co.id. Sumenep- Seorang pria berinisial I, warga Dusun Blumbang, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa...

• 13/05/2026 - 20:26

456

Diduga Korban Suara Motor Digeber Dekat Rel, Seorang Pemuda di Jember Tewas Tersambar Kereta

MEMOonline.co.id. Jember- Sebuah video kecelakaan antara kereta api dan sepeda motor di Kabupaten Jember viral di grup WhatsApp, Rabu (13/5/2026)...

• 12/05/2026 - 21:44

234

Demi Perkuat Pembangunan, Bupati Fauzi Ajak Pelaku Usaha di Sumenep Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mengintensifkan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar...