Foto: suasana (diluar), sementara Pj. Bupati Lumajang melakukan sesi penyerahan SK bergilir.
Kecewa! Pj. Bupati : Saya Sudah Sampaikan ke Ketua AKD, Kita Harus Bisa Saling Menghormati
Foto: suasana (diluar), sementara Pj. Bupati Lumajang melakukan sesi penyerahan SK bergilir.
MEMOonline.co.id, Lumajang- Banyak kepala desa yang keluar saat prosesi serah terima SK perpanjangan masa jabatan, ternyata membuat Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni merasa kecewa.
Menyempatkan dan berkenan untuk melakukan seremonial acara tersebut bersama sekda dan jajaran forkopimda, Pj. Bupati menilai, para kepala desa malah bersikap senada kurang menghargai.
Pantauan media ini, sejumlah kepala desa, keluar dari forum. Berkeliaran, sementara Pj. Bupati masih berada dalam forum, menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan pada kepala desa dilengkapi dengan dokumentasi.
"Makanya tadi saya sampaikan kepada ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa), makanya kita harus bisa saling menghormati," ucap Indah Wahyuni, pada awak media, Jum'at (14/6/2024) di pendopo Lumajang.
"Saya sudah memberikan penghormatan dengan mau atau bersedia melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan dua tahun, juga dengan penyerahan SK-nya juga sampai satu persatu foto," imbuhnya.
Masih kata Indah Wahyuni, seyogyanya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang bisa dihormati.
"Makanya tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Hanto (Ketua AKD -red), ayo masukkan kembali. Kalau endak ya, dak akan saya selesaikan," tukasnya.
Disisi lain, Indah Wahyuni selepas acara kembali bisa dilanjutkan, mendorong kepala desa untuk bisa berbuat maksimal mendasari masa jabatan sudah ditambah dua tahun.
"Tambahan dua tahun itu bukan waktu yang pendek. Sehingga yang bersangkutan di dalam menyampaikan janji - janji kepada warganya, termasuk juga mungkin program kegiatan yang sudah digagas selama hampir enam tahun yang belum dilaksanakan, ini harus segera. Mumpung ada waktu perpanjangan," lanjutnya.
Kemandirian fiskal juga dititik beratkan disisi sektor pembayaran pajak ditingkat desa (PBB). Menurutnya pajak merupakan salah satu sisi pendorong roda pembangunan. Sebut dia, masih ada desa yang hingga saat ini pencapaian pemasukan atau pembayaran pajaknya nol.
"Tadi saya sampaikan secara gamblang. Bukan maksud kami ingin mempermalukan, tapi bagaimana kita ingin menyadarkan hal ini ini sebagai tanggung jawab bersama," tegasnya.
Disampaikan, hingga bulan ini, pemasukan pajak dimaksud, masih berkisar pada angka 48 - 49% secara akumulatif.
Garis besarnya diutarakan, komitmen pemerintah mewujudkan lumajang lebih sejahtera dan lebih makmur.
Penulis : Mas Her
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Dilepas Langsung Bupati Fauzi, Pawai Lampion 1 Muharam 1448 H di Sumenep Diserbu Ribuan Warga
MEMOonline.co.id. Sumenep- Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Kabupaten Sumenep berlangsung semarak dengan digelarnya Pawai Lampion,...
Operasional CV Surya Agro Mandiri Terancam Diberhentikan Bila Belum Lengkapi Izin Wajib
MEMOonline.co.id. Lumajang- Usaha pengolahan kayu CV Surya Agro Mandiri yang beralamat di Desa Ledoktempuro, Kecamatan Randuagung, Kabupaten...
Komentar