Foto: Aksi PMII Ubhara
Foto: Aksi PMII Ubhara
MEMOonline.co.id, Kota Bekasi - Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (PK. PMII Ubhara Jaya Bekasi) melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Pemkot Bekasi terkait ketidakjelasan dana hibah 2021-2022 dan ketidak transparannya pemilihan Ketua KPAD Kota Bekasi pada Rabu (13/9/2023).
Dalam aksinya massa mendesak Walikota Kota Bekasi untuk mengevaluasi SK kepengurusan KPAD periode 2023-2028 karena diduga tim panitia seleksi (Pansel) tidak independen dan tidak patuh terhadap Perwal 28A Tahun 2018 tentang Administrasi Calon Ketua KPAD.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak KPAD Kota Bekasi untuk mentransparankan dan mempertanggungjawabkan dana hibah 2021-2022 karena terindikasi adanya dugaan bagi-bagi kue dalam prosesi dana hibah tersebut.
Para pendemo juga meminta Tim Pansel untuk transparansi terkait prosesi pemilihan KPAD Kota Bekasi untuk periode 2023-2028.
"Terdapat dugaan dana hibah ratusan juta yang masuk ke KPAD Kota Bekasi bahwa tidak ada transparansinya dari internal KPAD untuk apa dana hibah tersebut digunakan," lantang Fauzi dalam orasinya.
Selain itu, massa juga mendesak Tim Pansel bertanggungjawab atas kecacatan administrasi serta menuntut Walikota Bekasi Tri Adhianto untuk mengevaluasi SK KPAD 2023-2028.
"ini suatu bentuk kekecewaan kami terhadap KPAD yang seharusnya menjadi lembaga yang membentuk generasi yang lebih baik, namun di dalam pemilihannya terdapat kecacatan dan dugaan lainnya," sebut Tiar.
Penulis : Bambang/RJN
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliya