Foto: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra
Kadisdik Sumenep Sebut 130 SD Tidak Berkepala Karena Aturan Baru
Foto: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra
MEMOonline.co.id. Sumenep - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Agus Dwi Saputra, menyebut kekosongan ratusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di daerahnya, karena terkendala aturan baru yang saat ini diterapkan oleh pemerintah pusat.
Sehingga, semua kebijakan yang berkaitan dengan Kepala Sekolah, harus melalui prosedur yang sudah ditentukan. Yakni Calon Kepala Sekolah diambil secara otomatis dari Guru Penggerak, yang pernah mengikuti proses (guru penggerak).
"Aturannya berbeda dengan sebelumnya, dulu kalau mau jadi Kepala Sekolah diklat Cakep atau Calon Kepala Sekolah. Nah aturan saat ini beda lagi mas, semua yang mau menjadi Kepala Sekolah harus sudah menjadi guru penggerak," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, Senin (31/7/2023) melalui telepon selulernya.
Menurut Agus, menjadi guru penggerak, seorang guru harus mengikuti sejumlah tahapan, salah satunya ikut tes guru penggerak selama 6 bulan sampai sertifikatnya keluar, yang semuanya ditentukan oleh Pusat. Tentu hal ini juga bisa disesuaikan dengan tugas guru itu sendiri di sekolah dimana dia mengajar.
"Artinya masa 6 bulan ikut tes guru penggerak ini kan prosesnya panjang. Terhitung satu semester, maka tidak boleh tidak guru yang ikut tes itu tadi," ujarnya.
Mantan Kadis Perindag Sumenep itu menegaskan, saat ini pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Sekda untuk membahas kekosongan kepala sekolah SD Negeri saat ini.
"Guru penggerak ini secara otomatis akan menjadi kepala sekolah, dan kami (Disdik) sudah melakukan rapat bersama Pak Sekda dan semua tim yang terlibat. Karena kan ada BKPSDM juga, kami dari Diknas hanya sifatnya mengajukan nama-nama guru penggerak tadi untuk diangkat menjadi kepala sekolah," ungkapnya.
Ditanya jumlah guru penggerak yang ada di Kabupaten Sumenep saat ini, Agus menyebut hanya ada 50 orang lebih. Dan dari jumlah tersebut, Kadisdik Sumenep akan segara mengisi kekosongan kepala sekolah SD, sesuai jumlah yang ada.
"Jadi sisanya 70 sekian SD yang mengalami kekosongan kepala sekolah itu tetap harus dijabat oleh Plt. Sebab memang aturannya dari pusat ya begitu. Sampai nanti ada lagi guru penggerak, baru dilakukan atau diisi Kepala Sekolah definitif," pungkasnya.
Penulis : Alvian
Editor : Udiens
Publisher : Syafika Auliyak
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Demi Perkuat Pembangunan, Bupati Fauzi Ajak Pelaku Usaha di Sumenep Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai mengintensifkan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar...
Gini Ratio Kota Probolinggo 0,258 Terendah Kedua di Jawa Timur, Bukti Pertumbuhan Ekonomi Kian Merata
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Kota Probolinggo kembali menunjukkan capaian positif dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kesenjangan sosial....
Disnaker Probolinggo Gembleng Generasi Muda lewat Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Selama 20 Hari
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan berbasis Unit Kompetensi Kejuruan Processing...
Oknum PPPK Kecamatan Tiris Diduga Simpan Miras di Kantor, Warga Resah dan Minta Ditindak
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dibuat resah dengan beredarnya informasi terkait dugaan...
Optomalisasi Dana Dusun Untuk CCTV dan Penerangan Jalan Umum di Lumajang
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat langkah perlindungan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur keamanan...
Komentar