Foto: kantor BPN Sumenep
Meski Ditolak Kepala Desa, BPN Sumenep Optimis Program PTSL Tetap Trealisasi
Foto: kantor BPN Sumenep
MEMOonline.co.id, Sumenep – Meski sebelumnya Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), mendapat penolakan dari Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, optimis program unggulan Presiden itu, akan trealisasi dengan baik.
Sebab, penolakan Ketua AKD Sumenep terhadap program PTSL, dinilai BPN sebagai bentuk kekecewaan kepala desa, lantaran rekan se profesinya ada yang masuk bui, lantaran terjerat kasus prona/PTSL tahun 2017.
"Gak pa-apa ini pogram pemerintah yang harus dijalankan," kata M Sofyan Hardi, Kasi Penerbitan Sertifikat BPN Sumenep.
Bahkan pihaknya akan terus berupaya agar program tersebut terealisasi. Salah satu strategi yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Pemahaman itu dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi.
"Saat sosialisasi nanti, kami akan bawa dari Keploisian dan Kejaksaan. Kalau dari BPN hanya menjelaskan tentang aturan, sementara untuk anggaran biasanya yang menjelaskan dari Kejaksaan," ungkap pria yang akrab disapa Eeng ini.
Eeng menganggap penolakan Program PTSL dianggap prihal yang mementang peraturan. "Mestinya kepala desa bisa bantu kerjasama dengan baik, kan sudah ada Rp150. Karena program ini demi membantu masyarakat, maka alangkah baiknya kepala desa kerjasama yang baik, dan bukan malah menghalangi," sesalnya.
Apalagi menurut Eeng adanya program itu juga bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Salah satunya sertifikat itu bisa menjadi agunan ke salah satu bank untuk pinjam modal dengan nilai puluhan juta.
Lebih lanjut Eeng mengatakan jika memandang materi, petugas BPN lebih baik tidak mengerjakan program tersebut. Karena membutuhkan program yang sangat ekstra. Namun karena PTSL merupakan program Pemerintah dan demi membantu masyarakat, maka tidak boleh tidak harus dilaksanakan. "Sesungguhnya lebih baik tidak kerjakan itu, capek kerja siang malan untuk bantu masyarakat," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Idhafi mengaku akan menolak program PTSL. Sebab program tersesubut dianggap program yang tidak jelas.
"Seluruh Desa sepakat tidak akan ikut tahun sekarang, kalau yang sudah belum pernah ada pengalaman akhirnya Kepala Desa jadi korban," kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sumenep, Idhafi. (Ita/diens)
-
Previous
Pemkab Gelar Sosialisasi Pilgub 2018
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Sasar Kelompok Rentan, Pelatihan Daur Ulang Sampah di Pagerungan Besar Berpotensi Buka Peluang Ekonomi
MEMOonline.co.id. Sumenep- Upaya mengurangi sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terus dilakukan di Desa Pagerungan Besar,...
Terungkap di Paripurna DPR, Pendapatan Sumenep saat ini Turun Rp175 Miliar. Perubahan APBD 2026 Defisit Rp317 Miliar
MEMOonline.co.id. Sumenep- DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan...
Pungutan di MAN Lumajang Diduga Berlindung di Balik Komite, Kemenag Tegaskan Sekolah Dilarang Pungut Langsung
MEMOonline.co.id. Lumajang- Praktik pungutan yang diduga terselubung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Jalan Kalimas, Lumajang, kini kian menjadi...
Skena Punk Kota Batu Berduka, Vokalis Utama Band Punk Rock Rockim BRAIN WASH Meninggal Dunia
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Kabar duka menyelimuti skena underground punk Kota Batu. Rockim, vokalis utama band punk rock BRAIN WASH “Theraphy...
Bupati Sumenep Pesan 'Semangat Kemerdekaan dan Persatuan Terus Dijaga' saat Pimpin Upacara HUT ke-81 RI
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dalam rangka memperingati Hari...
Komentar