Foto: Abu Hasan, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya
Akhirnya ! Komisi IV DPRD Sumenep Tidak Jadi Bubarkan DPKS, Mereka Cuma Minta Pembatalan Hasil Seleksi Anggota Saja
Foto: Abu Hasan, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya
MEMOonline.co.id. Sumenep - Rencana Komisi IV DPRD Sumenep untuk membubarkan Dewan Pendidikan Sumenep (DPKS) kandas ditengah jalan. Kebijakan tersebut setelah melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomr 57 tahun 202 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan dinilai menganulir keseluruhan pasal PP Nomor 17 Tahun 2010. Sehingga keberadaan DPKS dianggap tidak memiliki payung hukum.
Atas dasar itu, Abu Hasan dengan Siti Hosna sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep menyatakan akan mengeluarkan surat rekomendasi pembubaran DPKS. Kebijakan tersebut disampaikan setelah menerima audiensi LBH FORpKOT.
Namun, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan membantah atas statemen sebagaimana yang ramai diberitakan belakangan ini. Politi PKB itu mengaku tidak akan membubarkan DPKS. Sebab langkah itu diakuinya melabrak PP Nomor 57 Tahun 2021.
"Bukan pembubaran, kami (komisi IV) akan rekomendasikan pembatalan hasil rekrutmen DPKS periode 2021-2025,” jawabnya saat ditanya soal wacana pembubaran DPKS, Rabu (19/1/2022).
Abu Hasan mengakui bahwa pernyataan sebelumnya hanya menyetujui wacana pembubaran DPKS yang disampaikan LBH FORpKOT. Namun Setelah melakukan analisa terhadap regulasi yang ada, yang dianulir ternyata hanya sebagian, di antaranya UASBN, bukan DPKS.
Abu berkesimpulan jika LBH yang melakukan audiensi memahami diberlakukannya PP 57 Tahun 2021 menganulir PP 17 Tahun 2010. Sehingga opini yang dibangun, maka keberadaan DPKS itu meyalahi atauran. Namun, fakya yang sebenarnya lahirnya DPKS juga memiliki payung hukum lain.
Dengan begitu kata dia, keberadaan DPKS tidak menyalahu aturan.
“Yang benar itu, PP Nomor 17 Tahun 2010 yang dianulir dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 itu masalah UASBN,” imbuhnya.
Apakah sebelumnya salah statemen? “Yang salah ya, silakan sampean nilai sendiri,” dalihnya.
Abu Hasan mengaku dirinya hanya mendengarkan suara konstituen. Namun anehnya malah menyetujui dan berstatement di media akan mengeluarkan surat rekomendasi pembubaran DPKS.
“Konstituen saya menganggap itu sudah kadaluarsa, ya saya iyakan. Tapi karena ini lembaga, tidak cukup hanya saya untuk menerima dan menanggapi apa yang konstituen sampaikan, kita rapatkan internal hasilnya berkeputusan membatalkan hasil rekrutmen DPKS,” jawabya usai melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Pansel, dan Bagian Hukum Pemkab Sumenep, Rabu siang (19/1/2022).
Penulis : Satrio
Editor : Udiens
Publisher : Isma
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Kepulan Asap Hitam Selimuti Lumajang, DLH Siap Turunkan Tim dan Ancam Sanksi Pelaku Usaha
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung di udara wilayah Kecamatan Klakah dan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang,...
Gandeng UNITRI, Kominfo Kota Batu Siapkan KIM Naik Kelas dan Lebih Profesional
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batu terus memperkuat peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan...
Pemkab Lumajang Terus Genjot Pembangunan Ruas Jalan Penunjang Perekonomian
MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (D-PUTR) terus melakukan langkah guna menunjang...
Makayasa Tancap Gas! Siapkan 6.000 Tenaga Kerja dan Ekspansi Besar ke Tapal Kuda
MEMOonline.co.id. Sumenep- Momentum Halalbihalal Makayasa bersama insan media di Ayoka Cafe, Rabu (8/4/2026), menjadi titik awal pemaparan roadmap...
Penyelidikan Korupsi di Pasar Induk Batu: Keterlibatan Oknum Dewan Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Badai dugaan jual beli kios dan los di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Negeri...
Komentar