Foto: Tak bisa bersandar, Anggota Komisi D DPRD Jatim Moh Ashari saat meninjau proyek pembangunan jembatan Gili Iyang.
Foto: Tak bisa bersandar, Anggota Komisi D DPRD Jatim Moh Ashari saat meninjau proyek pembangunan jembatan Gili Iyang.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Anggota Komisi D DPRD JATIM Moh Ashari tinjau langsung proyek pembangunan jembatan di dermaga Pulau Gili Iyang Kecamatan Dungkek, Sumenep, Selasa (17/6/20) kemarin.
Melihat langsung kondisi jembatan itu, Moh Ashari menyesalkan pihak penanggung jawab pelaksana pembangunan jembatan tersebut. Sebab, belum digunakan sudah ambruk.
Parahnya, saat ingin melihat jembatan itu lebih dekat, perahu yang digunakan anggota legislatif ini tidak bisa bersandar ke dermaga, sebab, dihantam angin dan ombak.
"Perahu tidak bersandar saat tiba di lokasi," katanya.
Politisi partai Nasdem itu menyampaikan, usai bertolak dari Pulau Gili Iyang ke Sumenep, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan terkait proyek pembangunan jembatan yang menelan anggaran sebesar 15 Milyar tersbut, hanya saja, ia belum bisa membeberkan temuannya.
"Kami belum bisa menjelaskan, akan dikoordinasilan dulu dengan tim, yang jelas ada beberapa catatan yang perlu dievaluasi," ujarnya.
Menurutnya, jembatan yang akan menghubungkan Kecamatan Dungkek dan Pulau Gili Iyang itu berdiri diatas tanah yang masih berstatus sebagai milik warga, alias belum dimiliki Pemkab Sumenep. Oleh karena itu, pihaknya mendiskusikan hal tersebut dengan pihak Kepala Desa setempat (Desa Bancamara).
Ashari menjelaskan, temuan tersebut menurutnya sudah lebih dari cukup bagi Komisi D DPRD Jatim untuk mengundang pihak terkait soal pembangunan jembatan yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Salah satunya, yang akan dipanggil yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep sebagai leading sektor Pelaksana Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hal ini dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait temuannya itu. Terlebih lagi, tak satupun pihak Dishub Sumenep ikut ke lokasi saat rombongan timnya meninjau lokasi proyek jembatan yang mendapat dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim tersebut.
"Semua akan kami undang, termasuk unit pelaksana tugas (UPT) terkait dan PPK nya,"
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumenep Agustino Sulasno menyampaikan, pihaknya masih belum bisa memberi keterangan lebih lanjut terkait persoalan proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Dungkek itu.
"Masih nunggu tim audit," tukas Agus Sulasno saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumenep beberapa waktu lalu. (Zain).