Foto: H. Masdawi, Politisi Demokrat asal pulau gili oyang
Foto: H. Masdawi, Politisi Demokrat asal pulau gili oyang
MEMOonline.co.id, Sumenep - Ambruknya jembatan bantuan Pemprov Jatim di Desa Bancamara, Pulau Gili Iyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai kritik dari sejumlah pihak.
Pasalnya, jembatan ambruk tersebut baru seumur jagung dibangun, dan belum digunakan oleh masyarakat.
Bahkan, sebagaimana pantauan di lapangan, jsebagian besi embatan ambruk tersebut sudah mulai karatan, bahkan ada yang lepas.
Jembatan bantuan pemprov jatim yang membentang dari arah utara ke arah selatan itu, tidak semua pembangunannya selesai. Maklum, beberapa waktu lalu, pelaksana pembangunan pelabuhan PT. Kolam Intan Prima diputus kontrak.
Selain itu, sejumlah besi yang terpasang pada penyanggah pelabuhan itu sudah mulai berkarat. Tak hanya demikian, besi yang ditinggalkan dan tertumpuk di atas pelabuhan juga tak kalah karatnya.
Di bagian pangkal jembatan, tampak belum ada pengecoran bagian atas jembatan. Yang ada, hanya bagian penyanggah yang sesekali terlihat saat air laut menyurut.
Anggota DPRD Sumenep, asal Pulau Gili Iyang, H. Masdawi mengatakan, pembangunan pelabuhan yang bersumber dari APBD Sumenep tahun 2019 sekitar Rp 15 miliar ini dari awal memang sudah salah perencanaan.
Masdawi mengatakan, lokasi yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan itu berbeda dengan rencana awal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diketahui, pembangunan pelabuhan itu merupakan bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur terhadap Kabupaten Sumenep.
"Ini perencanaannya memang sudah salah dari awal. Karena di jembatan ini, angin dan ombak dari timur, selatan, dan dari barat itu sama besarnya," katanya.
Ia menceritakan, awalnya, pembangunan pelabuhan direncanakan di Desa Banraas. Di desa itu, sudah ada pelabuhan, sehingga pembangunan pelabuhan yang baru tinggal melanjutkan saja.
Ia mengatakan, rencana itu sudah melalui survei dan tinjauan lapangan sebelumnya. Baik oleh pihak Pemprov Jatim, hingga kalangan jurnalis dari Surabaya. Bahkan, Masdawi mengaku memiliki dokumen awal perencanaan pembangunan pelabuhan tersebut.
"Saya juga heran, mengapa ketika bantuan keuangan dari Pemprov Jatim itu sudah ada, tiba-tiba lokasi pembangunannya berubah. Entah ini perencanaannya seperti apa, dan konsultannya siapa kok bisa di bangun di tempat yang tidak tepat seperti ini," ungkap Politisi Demokrat itu.
Bukan hanya proses pembangunan, legalitas tanah yang ada di pangkal pelabuhan itu juga dipertanyakan. "Tanah yang ada di pangkal pelabuhan ini milik siapa kan tidak jelas, milik warga atau milik Pemkab Sumenep," tanyanya.
Informasi yang diperoleh media ini dilapangan, sejauh ini, disamping pembangunan jembatan yang belum selesai, memang belum ada kapal atau perahu yang bersandar. Jembatan dengan anggaran miliaran rupiah itu kadangkala hanya dijadikan tempat mancing ikan oleh warga setempat.
Informasi yang diperoleh media ini, selain Dishub Sumenep sebagai pengguna anggaran (PA), Agustino Sulasno sebagai orang nomor satu di dinas ini juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo) pembangunan pelabuhan tersebut. (Udiens).