Foto: Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Korsupgah KPK
Tim Korsupgah KPK Giat Monitoring dan Evaluasi Pemda Bekasi
Foto: Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Korsupgah KPK
MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (29/8/2019).
Tim Korsupgah KPK wilayah Jawa Barat yang dipimpin oleh Tri Budi Rochmanto, disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Uju, serta sejumlah kepala OPD terkait; INSPEKTORAT, BAPEDDA, BAPENDA, BKPPD, BPKD, DPMD, DISKOMINFO, DPMPTSP, BLPBJ, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendidikan di ruang rapat Bupati, Cikarang Pusat.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini sudah mencapai 27 persen dalam penilaian monitoring centre for prevention (MCP), masih ada indikator-indikator yang memang belum terpenuhi seluruhnya” jelas Tri.
Tri, juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi harus lebih meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dengan masing-masing OPD agar lebih mudah untuk memenuhi efiden MCP.
“Target kami untuk seluruh daerah itu 75 persen nilai MCP-nya. Jadi hal ini juga menjadi target untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat meningkatkan MCP-nya menjadi 75 persen,” singkatnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah, Uju, mengatakan akan terus mendorong para pimpinan OPD untuk terus melaksanakan invoasi-inovasi rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri, Kabupaten Bekasi baru mencapai 27 persen. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua agar dapat mencapai target yang ditentukan,” jelas Uju.
Uju, juga memaparkan sejumlah rencana aksi yang akan dilakukan oleh beberapa dinas terkait, seperti rencana aksi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, dan manajemen ASET daerah.
Diakhir kegiatan, Uju, juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari KPK, tentu dapat mempengaruhi dinamika kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. (Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar