Foto: bukti ajakan oknom anggota pps di medsos
Kampanye Capres 02 di Medsos, Oknum Anggota PPS di Sumenep 'Terancam' Pidana
Foto: bukti ajakan oknom anggota pps di medsos
MEMOonline.co.id, Sumenep - Salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di salah satu desa di Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, diduga tidak netral menjelang Pemilu 2019 ini.
Informasi yang diterima media ini, dugaan salah seorang PPS tersebut melakukan ajakan di media sosial Facebook dengan tulisan 'Salam 2 jari, yang mu gabung dg salam 2 jari silahkan chat me di 083.....(nomor telpon disamarkan)'.
Sementara, pada saat dilakukan pengecekan ulang ke akun yang diketahui atas nama Ahmadi Yanto itu, postingan tersebut tiba-tiba telah dihapus. Namun bukti tangkapan layar sudah beredar dibeberapa grup WhatsAp.
Ahmadi Yanto, pemilik akun sekaligus tercatat sebagai PPS di Desa Bunbaru, mengaku postingan tersebut tanpa disengaja. Ia beralibi, postingan tersebut dilakukan oleh isterinya untuk menjual salah satu produk melalui jejering media sosial.
"Itu tidak benar, itu isteri saya promosi salah satu produk melalui Facebook. Itu simbolnya memang dua jari. Jadi bukan saya," katanya, melalui sambungan telpon.
Ia juga mengaku telah menghapus postingan tersebut karena ada beberapa orang telah menelponnya dan meminta agar dihapus.
"Yang menghapus isteri saya, karena yang posting memang isteri saya," terangnya.
Seorang PPS yang seharusnya netralitasnya harga mati, malah terlilit dengan postingan yang mengarah pada dukungan salah seorang calon dalam Pemilu 2019.
"Yang jelas kalau ini memang benar-benar terbukti ajakan ke calon, maka ini masuk pelanggaran kode etik," kata Komisioner Bawaslu Sumenep, Imam Syafi'i.
Menurutnya, seorang penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap netral dalam menjalankan amanah negara ini. Selain itu, pelanggaran semisal seorang penyelenggara Pemilu ada keberpihakan kepada peserta Pemilu, maka akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Setiap penyelenggara pasti sudah tau terkait peraturan itu, lebih-lebih Undang-undang yang melekat di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau sudah terbukti melanggar, maka bisa masuk ke ranah hukum," terangnya.
Imam berpesan kepada para penyelenggara Pemilu, seperti petugas PPK dan PPS agar bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Menilik PPK dan PPS merupakan bagian terpenting dalam proses Pemilu 2019. (Fiq/diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar