Plt. Bupati Bekasi Pimpin Rakor Kades se Kabupaten

Foto: Plt. Bupati Bekasi saat Pimpin Rakor Kades se Kabupaten
1038
ad

MEMOonline.co.id, Bekasi - Cikarang Pusat - Bertempat di Gedung Wibawa Mukti Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, memimpin rapat koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi pada Selasa (26/2/2019).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi itu membahas seputar pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Desa TA. 2019 dan diikuti oleh hampir 180 Kepala Desa yang telah dilantik tahun 2018 lalu.

Dalam rakor tersebut, Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, mengatakan bahwa Pemkab Bekasi akan fokus membangun Kabupaten Bekasi mulai dari desa dan menginginkan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi serta terkoordinasi sehingga tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap atau SILPA.

“Silpa kita tinggi, bisa jadi karena desa sudah menganggarkan kemudian desa juga mengusulkan melalui Musrenbang kecamatan hingga ke kabupaten. Sehingga ada dua mata anggaran,” katanya.

Ditambahkan Eka, Pihaknya akan mengecek secara langsung kondisi wilayah untuk memastikan masyarakat menerima pelayanan yang baik dari pemerintah.

"Saya akan melakukan kunjungan kerja ditiap kecamatan. Rencananya, dalam seminggu minimal ada dua kecamatan yang akan saya kunjungi,"Ucapnya dihadapan peserta rakor.

Eka menjelaskan, bahwa kunjungan kerja tersebut untuk memastikan pelayanan di masing-masing kecamatan berjalan dengan baik. Dan akan turun langsung ke desa-desa untuk memastikan pembangunan mana saja yang akan menjadi prioritas di Kabupaten Bekasi.

Selain persoalan infrastruktur, Eka, juga menekankan prioritas dibidang kesehatan dan telah meminta pihak Bappeda Kabupaten Bekasi untuk merencanakan pembangunan Puskesmas Rawat Inap di setiap kecamatan.

Menurut pria kelahiran Cikarang ini, bahwa keberadaan RSUD Kabupaten Bekasi masih kurang memadai daya tampungnya untuk skala Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan daya tampung, pihaknya berupaya agar pembangunan sarana kesehatan di tiap kecamatan itu dapat segera diwujudkan.

Soal pendidikan juga tak luput dari perhatian. Eka ingin seluruh warga Kabupaten Bekasi dibebaskan dari biaya pendidikan, khususnya pelajar SMA.

Eka mengakui, meski kewenangan SMA bukan lagi berada pada Pemerintah Kabupaten, namun pihaknya ingin agar siswa-siswi SMA di Kabupaten Bekasi dibebaskan dari biaya sekolah.

"Saya telah meminta Tim Anggaran untuk mempersiapkan alokasi anggaran di Tahun 2020, khusus untuk siswa-siswi SMA di Kabupaten Bekasi agar dibebaskan dari biaya sekolah,”tegasnya.

Terakhir, Eka juga menyampaikan soal rencana pembuatan Peraturan Bupati tentang Ketenagakerjaan.

Eka melihat bahwa persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dirinya ingin warga Kabupaten Bekasi juga memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya.

"Saya yakin warga Kabupaten Bekasi berkompeten. Oleh karena itu saya akan pastikan bahwa warga kita harus mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya,”pungkas Eka. (Bam/Diens).

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah badan usaha bernama CV Serayu Agro Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Randuagung, Dusun Curahtekor, Desa...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain, bergerak cepat menindaklanjuti...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Fakta terbaru terungkap setelah media mewawancarai Ery Dyahyu Cahyani, Kepala Bidang Koordinasi Wilayah (Korwil)...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Baru beberapa hari dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Achmad...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Sebanyak 132 perumahan di Kota Batu, baru 72 perumahan yang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) ke...

Komentar