Foto : Balai Desa Kapedi, Kecamatan Bluto
Tidak Prosedural, Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparat Desa Kapedi Diduga Cacat Hukum
Foto : Balai Desa Kapedi, Kecamatan Bluto
MEMOonline.co.id, Sumenep - Pengangkatan dan pemberhentian aparat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, diduga cacat hukum.
Pasalnya, pengangkatan dan pemberhentian aparat oleh pemerintah desa setempat, diduga dilakukan tanpa prosedur yang resmi.
Sedangkan dugaan munculnya pengangkatan dan pemberhentian aparat tidak prosedural, bermula saat Kepala desa terpilih yang melakukan perombakan besar-besaran terhadap perangkatnya, yang diduga secara semena-mena.
“Kepala desa seharusnya mampu memilah dan memilih siapa yang pantas ditunjuk untuk dijadikan aparatur desa. Bukan asal main tunjuk tanpa memperhatikan potensi dan pos yang akan mereka tempati,” kata Habib, salah satu warga Desa Kopedi, Kecamatan Bluto, Senin (10/9/2018).
Bahkan Habib menilai, tindakan yang dilakukan kepala desa terpilih merupakan tindakan yang semena-semana, tanpa memikirkan aspek hukum serta prosedur yang ada.
"Ada kemunkinan tindakan kepala desa terpilih ini cacat hukum. Karena dilakukan tanpa melalui prosedur yang ada,” paparnya.
Selain itu pemberhentian aparatur desa yang dilakukan kepala desa terpilih dianggap hanya sepihak, karena sampai hari ini aparat desa yang lama belum menerima surat resmi (tertulis) terkait pemberhentian sebagai aparat.
"Mestinya, pasca ada pemberhentian harusnya ada istilah Plt, namun di desa ini tidak, tiba-sudah ada penggantinya tanpa ada waktu jeda terlebih dahulu,"terangnya.
Habib melanjutkan pengangkatan aparat baru juga harus sesuai dengan tahapan-tahapannya, namun jika hal itu tidak diperhatikan berarti apa yang dilakukan kepala desa terpilih tidak sesuai dengan aturan.
"Pengangkatan aparat desa ini merupakan langkah awal untuk bagaimana desa kedepan, jika dari awal sudah amburadul mau dibawa kemana desa kopedi ini", pungkasnya.
Sementara itu Kepala Desa Kapedi ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut menyatakan pemberhentian dan pengangkatan Aparatur Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
"Itu sudah sesuai prosedur mas berkas-berkasnya semuanya lengkap", kata Adnan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (10/9/2018).
Bahkan Adnan melanjutkan, sebelum pengangkatan aparatur desa yang baru pihaknya sudah melakukan penjaringan dari jauh-jauh hari sampai dengan proses seleksi.
"Bagaimana munkin dilakukan pelantikan jika pengangkatan tersebut tidak sesuai prosedur", Pungkanya. (Nafi/Diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Anggaran Cuma Rp89 Juta, POPKAB Lumajang Hanya Gelar 6 Cabang Olahraga
MEMOonline.co.id. Lumajang- Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB) Lumajang yang berlangsung pada 22–23 Juni 2026 di bawah naungan...
Yayasan AMS Kunjungi Rumah Duka Kabiro Memorandum Lumajang, Putrinya Meninggal karena Jantung Bocor
MEMOonline.co.id. Lumajang- Ketika dunia seringkali terasa dingin, ada sinar kebaikan yang tetap bersinar. Demikian yang terjadi di rumah duka Agus...
DPRD Sampang Bahas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
MEMOonline.co.id. Sampang- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang...
Dua Eksekutor Perampokan Toko di Senduro Lumajang Ditangkap, Begini Kronologinya
MEMOonline.co.id. Lumajang- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang Polda Jawa Timur (Jatim) berhasil mengungkap kasus perampokan yang...
Diduga Menentang Aturan Daerah, Edaran Pembatasan Jam Tambang Pasca Makan Korban Dipertanyakan
MEMOonline.co.id. Lumajang- Sebuah pengumuman beredar di kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Gladak Perak, pasca meninggalnya seorang pekerja...
Komentar