Bapemperda Dorong Revisi Perda untuk Lindungi Petani Tembakau di Sumenep

Foto : Juhari, Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep (ist.)
442
ad

MEMOonline.co.id, Sumenep- Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumenep, Juhari, mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembelian dan Pengusahaan Tembakau.

Menurutnya, revisi ini merupakan aspirasi dari para petani yang merasa dirugikan oleh beberapa pasal dalam Perda tersebut, salah satunya terkait pengambilan sampel atau poster oleh pabrikan kepada petani.

"Yang berkaitan dengan kesejahteraan petani, kami selalu mendukung, apapun bentuknya," ujar Juhari.

Politisi PPP ini meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep, sebagai pelaksana regulasi tersebut, untuk mengkaji dan mendengarkan aspirasi para petani.

Mengingat saat ini sudah memasuki masa tanam tembakau dan beberapa bulan lagi akan memasuki musim panen, Juhari berharap tidak terjadi gejolak di kalangan petani.

Di internal DPRD Sumenep, revisi Perda Nomor 6 Tahun 2012 sudah menjadi perbincangan.

"Mestinya itu direspons dengan baik karena tugas pemerintah adalah memfasilitasi kepentingan masyarakat. Bahkan saya pun sempat mengusulkan hal itu," tambah Juhari.

Penulis     :   Alvian

Editor        :   Udiens

Publisher  :  Syafika Auliyak

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...

‎MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...

Komentar