Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Meninjau Lokasi Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Depo Light Rail Transit (LRT) Di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (24/4/2018).
Komisi I DPRD Jabar Tinjau Lokasi Depo LRT Di Tambun Selatan
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Meninjau Lokasi Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Depo Light Rail Transit (LRT) Di Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (24/4/2018).
MEMOonline.co.id, Bekasi - Tambun Selatan - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau lokasi lahan yang nantinya akan dibangun depo Light Rail Transit (LRT) di desa Jatimulya,Kecamatan Tambun Selatan.Kabupaten Bekasi,Selasa (24/4/2018).
"Kedatangan kami hanya ingin melihat dari dekat lokasi lahan yang nanti akan dibangun LRT,”kata Diding Saifudin Zufri, anggota DPRD Jabar.
Selain itu, lanjutnya, menyerap aspirasi warga yang menolak pembangunan LRT.
“Dalam hal pembebasan lahan masih perlu di cari titik temunya. Karena masih ada informasi yang terputus," kata anggota dewan PKB ini.
Dalam kesempatan tersebut rombongan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat langsung diberondong keluhan dan pernyataan sejumlah warga. Namun rombongan komisi Informasi DPRD Jabar mengapresiasi keluhan warga.
"Alhamdulillah tidak ada masalah. Warga mendukung proyek-proyek pemerintah, namun warga hanya meminta transparan, jelas dan dapat di pertanggungjawabkan serta tidak ada kepentingan orang perorang," tambah Diding.
Diding menambahkan, Komisi I akan mengkonfirmasi perusahaan Adhi Karya terkait penolakan warga terhadap penetapan lokasi depo LRT yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1997 dimana disebutkan bahwa penetapan lokasi depo LRT berada di Desa Setia Darma.
” Dalam hal ini menurut warga bukan terletak di wilayah Keluarahan Jatimulya,” ujar Diding.
Sondi Silalahi, salah satu warga mengaku belum ada transparansi dari pemerintah terkait proyek negara termasuk juga site plan dalam penetapan lokasi depo LRT.
"Warga meminta proyek nasional itu harus dilakukan secara transparan," katanya.
Sondi menuturkan, tanggal 16 Oktober 2017 warga telah melakukan demo ke kantor BPN guna klarifikasi yang sebelumnya pada Juli lalu ada peningkatan status tanah. Namun BPN Kabupaten Bekasi mengatakan ada status quo. (Bam/Diens).
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar