Lebaran 2021, ASN di Lingkungan Pemkab Sampang Dilarang Mudik

MEMOonline.co.id, Sampang - Lebaran di tahun 20021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Jawa Timur secara resmi mengeluarkan surat edaran larangan mudik dan cuti.

Hal itu untuk upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Larangan mudik bagi ASN tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/1252/434.303/2021, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, H Yuliadi Setiyawan menyebutkan, surat edaran yang sudah diterbitkan itu ditujukan kepada seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Sampang.

Ia mengatakan bahwa larangan mudik Lebaran ini untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Dalam SE itu ada empat poin yang disampaikan meliputi pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik, pembatasan cuti dan disiplin pegawai," tuturnya, Sabtu (1/5/2021).

Menurutnya, surat edaran itu sesuai dengan SE Menteri PAN-RB Nomor 08 Tahun 2021.

"ASN bersama keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6-21 Mei 2021," kata pria yang akrab dipanggil Wawan ini.

Tetapi kata Wawan, untuk bepergian di wilayah zona lokal Madura itu masih boleh - boleh saja.

"Keluar Madura tidak boleh," terangnya.

Dalam surat edaran tersebut, lanjut dia, ASN yang akan melaksanakan perjalanan kedinasan yang bersifat penting, harus terlebih dahulu memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala OPD di masing - masing instansi.

"ASN juga tidak diperbolehkan mengajukan cuti dan pimpinan tidak memberikan izin cuti pada periode tersebut, kecuali cuti melahirkan dan cuti dengan alasan penting," katanya.

Sementara untuk penegakan disiplin ASN, ia meminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau dan mengawasi seluruh ASN dan seluruh jajaran yang ada di unit kerja masing - masing agar mematuhi edaran ini.

"Apabila ada ASN yang melanggar, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku," tegas Wawan.

"ini dilakukan, agar tidak ada lagi cluster baru penularan Covid-19 yang ditimbulkan akibat mudik ini," pungkas Wawan.

Penulis: Fathur

Editor: Udiens

Publisher: Dafa

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 10/06/2026 - 14:37

30

Pendopo Agung Keraton Sumenep 'Bergemuruh 'Jadi Panggung Nasionalisme Peserta Lomba Pidato Gaya Bung Karno Piala Bupati Fauzi 2026

MEMOonline.co.id. Sumenep- Semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa kembali menggema di Kabupaten Sumenep. Sebanyak...

• 09/06/2026 - 22:10

57

ASN Kominfo Sumenep Raih Penghargaan Nasional BKN, “PNS Jalan-jalan” Jadi Inspirasi Literasi Digital Aparatur

MEMOonline.co.id. Sumenep- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten...

• 09/06/2026 - 20:56

52

Perkuat Sinergi, Kasat Reskrim Polres Batu Gelar Dialog Santai dengan Jurnalis

MEMOonline.co.id. Kota Batu- Caffe SAE di Mapolres Batu menjadi tempat pertemuan santai antara Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin dan awak...

• 09/06/2026 - 19:54

69

BSPS 2026 di Sumenep Jadi Ajang Pemulihan Kepercayaan Pusat, Sekda: Jangan Ada Lagi Pemotongan dan Mark Up

MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 sebagai...

• 09/06/2026 - 10:27

57

Dugaan Sekdes Rangkap Jabatan di Sapeken Menguat, Mahasiswa Minta Pemkab dan Inspektorat Turun Tangan

MEMOonline.co.id. Sumenep- Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan seorang oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep,...