Foto : Musyawarah Tokoh Kecamatan Labang bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha'i
Polemik Pembebasan Lahan Berlanjut, Penentuan Penlok Dinilai Tak Sesuai Aturan
Foto : Musyawarah Tokoh Kecamatan Labang bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Ha'i
MEMOonline.co.id, Bangkalan - Pembebasan lahan oleh Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) di Desa Sekar Bungoh Kecamatan Labang yang akan digunakan sebagai lokasi wisata pesisir terus menuai polemik. Terbaru, tokoh kecamatan Labang melakukan musyawarah untuk membahas hal tersebut.
Sosialisasi Perwali No.78 2020Sebelumnya, pembebasan lahan sejak tahap pertama dan kedua juga menimbulkan polemik serupa. Mayoritas warga setempat menilai pembebasan lahan tersebut dilakukan tak transparan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Ha'i menilai, pembebasan lahan tersebut sejak awal tak sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, penentuan lokasi yang harusnya dimusyawarahkan oleh semua warga terdampak tak dilakukan.
"Ketika seluruh warga terdampak tidak dilibatkan dalam sosialisasi penlok, itu jelas sudah menyalahi aturan. Logikanya, tanah itu milik masyarakat tentu pemilik seluruhnya harus hadir langsung atau dikuasakan secara tertulis ketika berhalangan hadir," ucapnya, Senin (21/09/2020).
Tak hanya itu, juru taksir harga tanah (Appraiser) dinilai tak transparan terhadap nilai tanah dan detail item yang ada di atas tanah warga setempat. Ha'i mengatakan, nilai tanah dan seluruh itemnya wajib disampaikan secara detail pada warga.
"Masyarakat berhak tau nilai dari lokasi tanah,bangunan, tanaman dan segala item yang ada diatasnya. Sehingga, masyarakat mengetahui berapa nilai yang akan didapat, bukan asal beli dengan harga dibawah nilai jual objek pajak (NJOP)," tambahnya.
Ia juga menyayangkan pembebasan lahan ini tak dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh kepala BPN Bangkalan. Padahal sebelumnya, pihak BPN menyanggupi untuk memberikan penjelasan detail tentang pembebasan tanah tersebut.
" Kalau pembangunan ini untuk kepentingan negara harusnya dilakukan oleh P2T, namun itu tidak pernah dilakukan. Padahal BPN waktu itu menyanggupi pengeluaran penlok yang menurut saya tak sesuai prosedur tersebut," imbuhnya.
Ia berharap, kedepan pembebasan lahan dilakukan secara baik dan transparan serta tak menyalahi aturan yang ada. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil P2T untuk mencari solusi permasalahan tersebut. (Yis/red)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Event Akbar 'Rubaru Agro Wisata Fest 2026' Disorot, Satu Desa Enggan Kirim Utusan
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pelaksanaan Rubaru Agro Wisata Fest 2026 yang berlangsung di Lapangan Banasare, Kecamatan Rubaru, menjadi sorotan publik....
Demi Tingkatkan Pelayanan Publik, BRIDA Sumenep Torehkan 217 Inovasi Baru di 2026
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat transformasi pelayanan publik melalui berbagai program inovasi yang digagas...
246 Desa di Sumenep Siap Gelar Pilkades Serentak 2027, Kepala DPMD: Biayanya Ditanggung APBD
MEMOonline.co.id. Sumenep- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)...
Guru Madrasah di Lumajang Raih Gelar Doktor Cum Laude di UIN Sunan Ampel
MEMOonline.co.id. Lumajang- Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten...
Gandeng Pemda, SKK Migas Jabanusa dan KKKS Serahkan Rekomendasi Instrumen Fiskal Daerah Pesisir ke Pemerintah Pusat
MEMOonline.co.id. Kota Batu- Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan...
Komentar