Foto: Anggota komisi II DPRD Sumenep Holik saat di wawancara.
Foto: Anggota komisi II DPRD Sumenep Holik saat di wawancara.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Sisa dari serapan anggaran penanganan Covid-19 Dinas Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumenep untuk pembelian barang yang akan diberikan terhadap alumnus Wirausahawan Muda Sumenep (WMS) terus disorot. Pasalnya, pengalokasian anggaran yang menyisakan jumlah milyaran rupiah itu dinilai tidak tepat sasaran.
Demikian disampaikan anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Holik. Selasa (21/7/20).
Holik mengungkapkan, Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk penanggulangan Covid-19.
Bahkan, lanjut dia, dana sebesar Rp 14 miliar lebih itu sudah diklaim telah digunakan sebanyak 8 miliar untuk stimulasi dan strukturalisasi di perbankan dan UMKM. Dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp 6 milyar.
"Nah, sisanya yang 6 miliar itu, menurut Dinas Koperasi akan dibelikan barang untuk diserahkan kepada alumni WMS,” ungkap dia
Seharusnya, kata Holik, anggaran penanggulangan dan pencegahan Covid-19 digunakan untuk Covid-19, bukan untuk WMS.
"Ini covid-19, kenapa kemudian anggaran itu untuk mereka. Padahal kan banyak UMKM lain yang perlu, atau kembalikan saja ke kas daerah,” jelasnya.
Menurut Holik, saat dimintai keterangan oleh komisi II DPRD. Dinas Koperasi UMKM Sumenep selalu beralasan untuk menjaga kesinambungan program kerja.
“Katanya tidak ada anggaran bagi WMS untuk tahun 2019. Jadi mereka minta dana covid-19 yang Rp 6 miliar itu untuk digunakan pembelian barangg buat alumni WMS 2019, ini kan melenceng dari tujuan awal,” imbuhnya.
Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti kejanggalan tersebut pihaknya akan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep guna meminta penjelasan dan pertanggungjawaban.
“Kami akan minta penjelasan tentang penggunaan dana covid-19 ini, supaya jelas dan transparan,” pungkasnya. (Zain)