RSUD Syamrabu Butuh Tambahan Dana Rp 800 Juta Untuk Mengoperasikan Alat PCR

Foto : Suasana Lobby RSUD Syamrabu

889

MEMOonline.co.id, Bangkalan - Alat PCR seharga Rp 1,2 Miliar belum digunakan oleh RSUD Syamrabu. Pihaknya butuh dana Rp 800 juta untuk membeli kelengkapan agar alat tersebut beroperasi.

Direktur RSUD Syamrabu, dr Nunuk Kristiani mengatakan, dana Rp 800 juta itu akan digunakan membeli perlengkapan. Setelah semua kelengkapan tersedia, maka pihaknya siap mengoperasikan alat PCR tersebut.

"Insyallah paling lambat sebulan lagi bisa digunakan. Karena kita harus pesan dan beli kelengkapan," ungkapnya, Rabu (24/6/2020).

Tak hanya itu, pihaknya juga harus menyiapkan tenaga analis untuk petugas di laboratorium PCR tersebut. Petugas tersebut akan mengikuti pelatihan di Surabaya.

"Untuk lab PCR sudah siap. Petugas akan kami ikutkan pelatihan sebab alat ini baru di RSUD maka tim analis perlu pelatihan," tuturnya.

Dikatakan, dalam mengoperasikan alat PCR tersebut secara teknis akan ditempatkan empat petugas yang terbagi menjadi 2 shift di pagi dan sore. Sehingga, pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Sementara untuk pemesanan Cartridge untuk tes cepat monokuler pihaknya sudah memiliki 30 buah. Dari jumlah tersebut hanya bisa digunakan untuk tes swab sebanyak 30 kali.

"30 biji itu paling hanya digunakan untuk 1-2 hari. Tergantung banyaknya pasien yang memerlukan swab," tutupnya. (Yis)

TAG : # Berita pemerintahan bangkalan. Terkini. Hari ini. RSUD Syamrabu Butuh Tambahan Dana Rp 800 Juta Untuk Mengoperasikan Alat PCR

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

25/05/2026 - 18:38

‎Pesan Bupati Lumajang Saat Hadiri Wisuda Akbar Tartil dan Tahfidz Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Lumajang ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan...

25/05/2026 - 18:31

‎Agus Triyono: Kecepatan Memberi Informasi Pacu Kepercayaan Publik Pada Pemerintah ‎

MEMOonline.co.id. Lumajang- Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai publikasi pemerintah kini tidak lagi sekadar pelengkap aktivitas birokrasi, tetapi...