Foto : Rusdi Haryadi saat sambut kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nanny Hadi Tjahjanto, di Trias Estate Bekasi.
Foto : Rusdi Haryadi saat sambut kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi, Nanny Hadi Tjahjanto, di Trias Estate Bekasi.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Sebagai Komisi yang berkorelasi dan berkaitan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi dalam menangani pelbagai permasalahan nyata di masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, bencana, hingga kesejahteraan tentunya menimbulkan kendala tersendiri bagi Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi, yang ikut hadir menyambut kunjungan Istri Panglima TNI di Perumahan Trias Estate Kabupaten Bekasi dalam rangka memberikan bantuan terhadap warga yang terkena musibah banjir, mengatakan bahwa setiap pembahasan terkait masyarakat seharusnya sangat detil. Sebaiknya, agar setiap OPD yang masuk ke komisi sebagai mitranya, tetap sembari mencari solusi terbaik yang dimulai dari internal OPD yang bersangkutan.
Ada beberapa catatan, menurut Rusdi, mengenai banjir yang terjadi dan melanda di beberapa titik lokasi saat lakukan pantauan. Memang diakuinya bahwa banjir saat ini, tahun ini, sangat dahsyat dan lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut pantauan Rusdi, pertama, ini merupakan salah satu dampak dari pengelolaan tata ruang kita (Kabupaten Bekasi-red) yang amburadul.
"Sudah kurang lebih 11 ribu hektar lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan dan pemukiman," ucapnya kepada MEMOonline.co.id, Rabu (8/1/2020).
Oleh karenanya, lanjut Rusdi, pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan moratorium terhadap penerbitan izin pengembangan perumahan dan pemukiman baru.
"Hasil pantauan, dari 8 titik lokasi terlanda banjir yang dikunjungi, disebabkan karena sudah tidak ada lagi lahan sebagai resapan air," katanya.
Kedua, penyebab banjir, masih menurut Rusdi, yakni tentang normalisasi sungai, harus terus dilakukan dan berlanjut karena sudah banyak sungai yang sidementasinya sudah semakin parah.
Ditambah lagi, dengan adanya konstruksi pembangunan jembatan yang justru memperlambat aliran air.
"Ini ada beberapa jembatan dibangun, bukannya memperlancar justru semakin menghambat aliran air. Tiang jembatan justru jadi sangkutan sampah," celetuknya.
Kemudian, pihak Komisi IV merasa sangat kecewa dan akan mengevaluasi kinerja BPBD Kabupaten Bekasi yang dianggap sangat lambat dan kurang responsif terhadap bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi.
"Dari berbagai pantauan saya sendiri dilokasi banjir serta banyaknya jumlah laporan yang masuk dari masyarakat terhadap kurang sigapnya BPBD Kabupaten Bekasi dalam menangani bencana khususnya banjir," ungkapnya.
"Malah peran BPBD Kabupaten Bekasi, saya lihat tergantikan oleh sigapnya para relawan, baik dari ormas, komunitas maupun LSM,"gerutunya.
Terakhir, terhadap usulan dari pihak sekolah SDN 015 Wanasari Cibitung yang boleh dikatakan rusak agak parah terkena banjir, Komisi IV akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk segera ditangani karena sudah pasti akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut.
"Biar bagaimanapun mereka, para siswa adalah generasi penerus bangsa yang tidak boleh terganggu proses belajarnya," pungkas Rusdi. (Bam/Diens).