Foto : Ilustrasi
Foto : Ilustrasi
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Beredarnya informasi adanya Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang sudah memasuki area Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, nampaknya mendapat respon positip dari aktivis mahasiswa, Kamis (15/11/2018).
Respon itu timbul dari salah seorang aktivis mahasiswa yang menuliskan di media sosial (medsos) Facebook yang bernama, Musfiq Mtw Inthegeng. Lantaran maraknya dugaan program Dana Desa (DD) di Kabupaten Pamekasan yang amburadul. Ia mengatakan, terakit Dana Desa yang terlalu besar anggarannya maka harus dipantau secara serius oleh masyarakat, mahasiswa, dan LSM.
"Kemendes menyalurkan Dana Desa setiap tahun rata-rata 800 juta diperuntukkan untuk infrastruktur desa. Dan banyak dana lain yang mengsuplai desa selain dana tersebut, seperti Pokmas, ADD, dan bantuan sosial PKH (Mensos) dan JALIN MATRA (Pemprov) dll," tulis Musfiq Mtw Inthegeng dalam status Facebooknya.
Musfiq, sapaan akrabnya menuturkan, bahwa semua program tersebut fokus ke desa. "Namun yang paling banyak indikasi korupnya adalah Dana Desa," tuturnya.
Lebih lanjut, dikatakan Musfiq, kemiskinan, keindahan, kenyamanan masyarakat dan pelayanan itu semuanya sudah ada anggarannya, masyarakat hanya sebagai pengontrol.
"Tugas kita memberikan pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan tercinta ini," paparnya.
Musfiq berharap, kepada KPK dan penegak hukum lainnya untuk memantau betul program Dana Desa itu, karena rentan sekali untuk di korup. Ia pun sangat berterimakasih sekali jika KPK benar-benar ada di lingkungan Pamekasan. "Terima kasih. Salam hormat," pungkasnya. (Faisol)