Uang Bangunan dan Seragam Sekolah di SMKN Bekasi Lagi-lagi Dikeluhkan Orang Tua Siswa

Foto: Gambar Ilustrasi 
1245
ad

MEMOonline.co.id, Bekasi - Dugaan pungutan uang untuk pembangunan dan penjualan seragam sekolah di SMKN 1 Cikarang Barat Bekasi dikeluhkan banyak wali/ orang tua murid karena dinilai sangat membebani.

Dalam aduan informasi yang diterima RJN Bekasi Raya dari salah satu wali/ orang tua siswa kelas X dikatakan bahwa pihak sekolah tersebut membebankan biaya untuk baju seragam sebesar Rp. 2,3 juta, ditambah uang bangunan sebesar Rp. 2,5 juta per siswa.

“Padahal menurut peraturan yang ada, hal menjual baju seragam dan pungutan uang pembangunan itu dilarang seperti telah dijabarkan berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010, Permendikbud Ristek RI Nomor 50 Tahun 2022 dan Pergub Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Komite Sekolah,” ujar Hisar Pardomuan Ketua RJN Bekasi Raya, Selasa (28/11/2023).

Bahkan, beber Hisar, I Made Supriatna selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat menekankan bahwa untuk kepentingan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya, komite sekolah wajib menyusun proposal berisi kebutuhan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk memenuhi kekurangan anggaran sekolah yang tertuang dalam RKAS yang sudah disahkan serta ditandatangani Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas.

"Nah pertanyaannya sekarang, apakah uang bangunan itu adalah benar benar uang sumbangan berdasarkan RKAS, dan peruntukannya untuk bantuan sarana dan prasarana, bantuan ketenagaan, pengembangan karakter peserta didik dan pengawasan pendidikan?," tanya Hisar.

"Pihak sekolah harus mentaati Pergub Komite sebagai payung hukum dalam penggalangan dana sekolah," tegasnya.

“Adapun dalih pihak sekolah, adalah untuk peningkatan daya saing SMK melalui penerapan BLUD, itu sangat mengada-ada alias jauh panggang dari api,” ucapnya.

Umum diketahui, sebut Hisar, bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasar Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dapat dibentuk oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

“Dan diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan,” pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasikan RJN Bekasi Raya via perpesanan WhatsApp (28/11) Bambang Nurcahyo Kepala Sekolah dan H. Jai selaku Komite Sekolah SMKN 1 Cikarang Barat Bekasi belum memberikan tanggapan. Begitupun dengan Wahyu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Penulis    : Bambang/RJN

Editor      : Udiens

Publisher : Syafika Auliya

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Lumajang- Satreskrim Polres Lumajang berhasil meringkus pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap seorang sopir mobil Isuzu di...

MEMOonline.co.id, Jakarta - Laga antara Madura United vs Bhayangkara FC di pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Stadion PTIK Jakarta,...

MEMOonline.co.id, Surabaya- Polda Jawa Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan Apel gelar pasukan Operasi Keselamatan...

MEMOonline.co.id, Lumajang- Kembali instansi kepolisian, hendak menggelar operasi terpusat. Kali ini dengan Sansi Ops Keselamatan Semeru 2024,...

MEMOonline.co.id- Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) GA/12408 untuk menangkal Islamophobia pada 15 Maret 2022 telah menyadarkan masyarakat...

Komentar