Kesbangpol Palu Gelar FGD, Petakan Indeks Demokrasi Indonesia 2026
MEMOonline.co.id. Palu- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palu melalui Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sekaligus sosialisasi penguatan demokrasi Kota Palu Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu, Jumat (6/11/2026), tersebut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan, mahasiswa, insan pers, perwakilan DPRD Kota Palu, serta pengurus partai politik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kota Palu, Moh. Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si., Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso, S.ST., M.Si., serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu, Abdiddin, S.I.P., selaku pelaksana kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menghadirkan dua narasumber secara daring melalui Zoom Meeting, yakni Plt. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Dr. Budi Santoso, S.ST., M.Si., dan Kartika Muliasari, S.STP., M.A., dari Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Kedua narasumber memaparkan sejumlah materi terkait indikator dan pengumpulan data IDI, metode penghitungan indeks, indikator utama, serta 22 indikator yang menjadi bagian dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.
IDI merupakan salah satu instrumen untuk mengukur perkembangan demokrasi, sekaligus menggambarkan dinamika kehidupan demokrasi dari berbagai aspek. Hasil pengukurannya menjadi salah satu indikator pembangunan politik yang tercantum dalam RPJMN dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RPJPD dan RPJMD.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan bahwa IDI menjadi instrumen penting untuk mengetahui gambaran perkembangan demokrasi di Kota Palu.
"IDI merupakan perhitungan indeks yang baru, yang bertujuan melihat bagaimana gambaran demokrasi berjalan di Kota Palu dari beberapa sisi, baik masyarakat, pelaku politik, maupun pemerintah," ujarnya kepada media ini.
Ia menjelaskan, terdapat 22 indikator yang akan menjadi objek pengukuran untuk mengetahui capaian indeks demokrasi Kota Palu.
"Indikator-indikator tersebut nantinya akan dipotret sehingga dapat diketahui berapa sebenarnya indeks demokrasi di Kota Palu. Harapan kita, hasil indeksnya nanti dapat masuk dalam kelompok baik," tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Diskominfosantik Kota Palu, Moh. Akhir Armansyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah memenuhi permintaan data dari masing-masing sektor untuk mendukung proses penghitungan IDI.
"Prinsipnya, dari Kominfo, masing-masing sektor telah memenuhi permintaan data untuk kepentingan indeks. Tinggal nantinya kita melihat hasil penilaiannya," ungkapnya.
Melalui kegiatan FGD dan sosialisasi tersebut, diharapkan proses pengumpulan data IDI Kota Palu Tahun 2026 dapat berjalan optimal serta memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi di Kota Palu.(Dewi Shita Melani)
