Citra Partai Dipertaruhkan, Kualitas Kader di DPRD dan Pemerintahan Jadi Taruhan
Oleh: Ketua DPC PKB Sumenep, KH. M. Kamalil Ersyad
Nama baik sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas ketua umum atau besarnya perolehan suara dalam pemilu. Lebih dari itu, reputasi partai sangat bergantung pada kualitas kader yang ditempatkan di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Dalam sistem demokrasi, anggota fraksi di DPR/DPRD serta pejabat pemerintah yang diusung partai merupakan etalase utama yang mencerminkan wajah dan karakter partai di hadapan publik. Sikap, kinerja, integritas, hingga keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat menjadi tolok ukur kepercayaan rakyat.
Fraksi di DPR/DPRD: Cermin Kualitas Partai
Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik dalam menjalankan fungsi legislatif. Karena itu, kualitas fraksi tidak cukup diukur dari seberapa sering anggotanya berbicara dalam rapat atau tampil di hadapan publik.
Ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara optimal.
Pertama, fungsi legislasi. Anggota fraksi harus mampu memperjuangkan lahirnya undang-undang maupun peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Kedua, fungsi anggaran. Fraksi dituntut memiliki ketelitian, transparansi, dan keberanian dalam membahas serta mengawasi penggunaan APBN maupun APBD agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Ketiga, fungsi pengawasan. Anggota legislatif harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk ketika kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan aturan atau merugikan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, fraksi yang berkualitas bukanlah fraksi yang hanya menjadi pendukung pemerintah, melainkan yang mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pejabat Eksekutif: Ujian Nyata Integritas Partai
Selain legislatif, pejabat pemerintah yang diusung partai politik, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati hingga wali kota, juga memiliki peran besar dalam membangun atau justru merusak citra partai.
Kinerja mereka menjadi representasi langsung dari kualitas kader dan komitmen politik partai kepada masyarakat.
Setidaknya ada tiga aspek yang menjadi penilaian publik.
Pertama, efektivitas kebijakan. Keberhasilan menjalankan program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bukti nyata kapasitas seorang pemimpin.
Kedua, integritas dan komitmen antikorupsi. Pejabat yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai pengusungnya. Sebaliknya, ketika seorang pejabat tersandung kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, dampaknya tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga dapat menyeret nama baik partai.
Ketiga, komunikasi publik. Kemampuan pemimpin merespons persoalan, mendengarkan aspirasi, serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat merupakan bagian penting dari kepemimpinan yang sehat dan demokratis.
Kepercayaan Rakyat Adalah Modal Politik Terbesar
Pada akhirnya, reputasi partai politik tidak dibangun hanya melalui baliho, slogan, kampanye, ataupun janji politik menjelang pemilu.
Kepercayaan masyarakat lahir dari bukti nyata. Ketika kader di parlemen mampu bekerja secara kritis dan substantif, sementara pejabat eksekutif menunjukkan prestasi, integritas, serta keberpihakan kepada rakyat, maka citra positif partai akan tumbuh secara alami.
Sebaliknya, jika wakil rakyat tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pejabat yang diusung justru mengecewakan masyarakat, popularitas partai bisa merosot meskipun memiliki mesin politik yang kuat.
Karena itu, partai politik harus menyadari bahwa kualitas kader merupakan investasi politik jangka panjang. Sebab, modal politik terbesar bukan sekadar kekuasaan atau banyaknya kursi di parlemen, melainkan kepercayaan rakyat yang harus dijaga melalui kinerja dan keteladanan.(***)
