Foto: Risqi Adam, Dewan Hukum dan Advokasi Partai Hanura.
Terindikasi Terjadi Kecurangan Masif di Arjasa, Hanura Sumenep Lapor Bawaslu
Foto: Risqi Adam, Dewan Hukum dan Advokasi Partai Hanura.
MEMOonline.co.id, Sumenep - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sumenep melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (2/5/ 2019).
"Kami mendapat laporan dari kader kami, bahwa di Dapil 6 itu terjadi kecurangan secara masif, yang dilakukan beberapa oknum di tingkat panitia," kata Risqi Adam, Dewan Hukum dan Advokasi Partai Hanura.
Menurutnya, salah satu indikasi pelanggaran kata pria yang akrab disapa Kiki Aut itu, adanya anak dibawah umur yang juga ikut mencoblos. Sesuai aturan, anak dibawah umur tidak diperbolehkan karena tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Itu terjadi diberbagai TPS (tempat pemungutan suara) di beberapa desa, diantaranya Desa Angkatan, Kolo-kolo, dan Desa Sumber Nangka. Itu diduga dilakukan secara masif," jelasnya.
Pihaknya meminta agar Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Sehingga kedepan persoalan serupa terjadi kembali.
"Kami sudah laporkan bukti-bukti dalam laporan itu, seperti bukti video dan foto. Itu kami lampirkan untuk menunjukan jika peristiwa itu benar-benar terjadi," tegasnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafii mengaku telah menerima berkas laporan tersebut. "Barusan dapat info dari staf ada laporan dari Hanura," kata dia saat di temui di Islamic Center, Batuan.
Menurut Imam, nantinya Bawaslu akan mengkaji laporan yang masuk. Jika memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diproses, jika tidak maka akan dikembalikan kepada pelapor.
Untuk mengetahui apakah laporan itu telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, Bawaslu akan melakukan rapat pleno setelah laporan tersebut dinyatakan rampung. Sebab, saat ini kata dia laporan yang diterima belum rampung.
"Nanti kami kaji dulu, kalau sudah memenuhi syarat akan ditindaklanjuti untuk proses. Apakah ini pidana atau adminitrasi, kalau pidana maka akan kita teruskan ke Kepolisian kalau adminitrasi akan dilakukan Ajudikasi," jelasnya. (Ita/Diens)
THIS IS AN OPTIONAL
Technology
Dukung Tiga Raperda Usulan DPRD, Bupati Sumenep: Perda Tambak Udang Harus Jadi Payung Teknis dan Insentif bagi Petambak Kecil
MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep menegaskan pentingnya kehadiran peraturan daerah (perda) yang mampu menjadi pedoman teknis dalam...
Bupati Sumenep Gaungkan Jamasan Keris Go Internasional
MEMOonline.co.id, Sumenep- Tradisi agung Jamasan Keris yang selama ini menjadi denyut budaya lokal di Madura, kini didorong menembus panggung budaya...
Sebut Media Provokatif dan Penyebar Fitnah, PT. KEI Dirujak 10 Pimpinan Asosiasi Wartawan
MEMOonline.co.id, Sumenep- Sebanyak 10 organisasi wartawan dan media di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan keberatan atas isi siaran...
Bupati Sumenep Murka, Ada Pengusaha Rokok Ilegal Berlindung Dibalik Namanya
MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi isu yang menyebut dirinya...
Dinas PU Bina Marga Jatim di Sampang Dinilai Tertutup Soal Anggaran Jalan, Aktivis: Ada Apa Kok Ditutup-Tutupi?
MEMOonline.co.id, Sampang- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kabupaten Sampang disorot lantaran dinilai...
Komentar