Pemkab Probolinggo Perketat Pengawasan BBM dan LPG Bersubsidi
MEMOonline.co.id. Probolinggo- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat pengawasan terhadap tata kelola dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG bersubsidi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia, harga terjaga, dan subsidi diterima masyarakat yang berhak.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Pembahasan Tata Kelola BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Probolinggo di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu (23/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk mengurai berbagai kendala yang memengaruhi ketersediaan dan distribusi BBM maupun LPG bersubsidi di daerah.
“Rapat ini untuk membahas faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap BBM dan LPG bersubsidi di Kabupaten Probolinggo. Melalui rapat ini nantinya diharapkan mendapatkan hasil dan solusi yang baik terhadap permasalahan tersebut,” kata Ugas.
Menurutnya, diperlukan laporan dan penjelasan dari seluruh pihak yang terlibat agar persoalan yang dirasakan masyarakat dapat diketahui secara jelas dan segera ditindaklanjuti.
“Kami membutuhkan laporan atau penjelasan dari peserta yang hadir, agar nantinya muncul kejelasan terhadap permasalahan-permasalahan yang kini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ugas juga meminta PT Pertamina memberikan penjelasan terkait kondisi pasokan, kuota penyaluran hingga berbagai kendala teknis di lapangan.
“Kami meminta kepada PT Pertamina dan penyalur untuk memastikan kuota BBM subsidi dan nonsubsidi terpenuhi secara profesional tanpa hambatan dalam distribusinya,” tegasnya.
Selain menjamin ketersediaan pasokan, Pemkab Probolinggo menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar BBM dan LPG bersubsidi tidak salah sasaran.
“Harus dilakukan pengawasan yang ketat pada pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi agar nantinya benar-benar tepat sasaran. Pasokan dan distribusi harus terjaga dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak mengalami permasalahan ke depannya,” ungkap Ugas.
Dalam HLM tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo bersama tim pengawas diarahkan melakukan pemantauan dan operasi pasar secara berkala.
Pengawasan mencakup ketersediaan dan harga BBM serta LPG, termasuk akses bagi pelaku UMKM agar penggunaannya sesuai kriteria dan ketentuan.
Sementara itu, Dinas Pertanian (Diperta) diminta memastikan kelancaran alokasi solar bersubsidi bagi petani maupun kelompok tani untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian melalui mekanisme koordinasi yang tepat.
Dinas Perikanan (Diskan) juga mendapat tugas memastikan akses BBM bersubsidi bagi sektor perikanan berjalan tanpa kendala.
Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) diminta memastikan akses BBM bagi armada transportasi publik dan pengusaha angkutan wisata, khususnya yang melayani kawasan wisata Bromo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo, Mohammad Anggidigdo, turut menyoroti aspek ketepatan sasaran dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
Ia berharap sistem pengawasan melalui aplikasi MyPertamina dapat diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
“Saya berharap PT Pertamina menjaga aplikasi MyPertamina dengan ketat sesuai aturan yang ada, sehingga penyaluran BBM bersubsidi nantinya sesuai peruntukannya atau tepat sasaran, yaitu masyarakat miskin dan tidak jatuh kepada orang-orang yang mampu,” katanya.
HLM tersebut melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820 Probolinggo, PT Pertamina Jember, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, tim investigasi dan pengembangan energi, perangkat daerah, serta sejumlah asosiasi di Kabupaten Probolinggo.(*)
