Diskumnaker Kabupaten Sampang Tebang Pilih Terhadap Penerima BPUM

Foto : Tri Jayadi, Sekretaris Diskumnaker Kabupaten Sampang
1078
ad

MEMOonline.co.id, Sampang - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kabupaten Sampang, tebang pilih terhadap calon penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang ada di Kabupaten Sampang. 

Bantuan yang bertujuan untuk membantu memulihkan ekonomi Nasional bagi pelaku usaha, khususnya di Kabupaten Sampang yang anggaranya berasal dari pusat, malah diduga disalahgunakan oleh oknum Diskumnaker Sampang. 

Abd. Aziz, pegiat Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik kabupaten Sampang mengatakan, Diskumnaker semestinya, sebelum melakukan langkah kepada calon penerima BPUM, lakukan dulu verifikasi Faktual (Verfak) untuk memastikan pelaku usaha itu layak menerima atau tidaknya. 

Bukan karena ada kedekatan secara pribadi, malah mengenyampingkan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pelayan Publik. 

"Kalau Diskumnaker Sampang tidak terjun ke bawah, apa nantinya yang akan terjadi, gagal dong program pemerintah pusat," katanya, senin (7/9/2020).

Menurut Aziz, banyak temuan dibawah bahwa,  ada beberapa istri dari pejabat di Diskumnaker Sampang yang lolos untuk mendapatkan bantuan itu. 

Sementara, yang semestinya lebih layak lagi untuk bisa lolos mendapatkan bantuan itu kan ada. 

"Ada beberapa penjual rujak tidak lolos untuk mendapatkan bantuan itu, disisi lain, ada usaha rias manten lolos," terangnya. 

Meskipun kata Aziz,  secara juknis memang tidak ada larangan menerima bantuan itu selagi bukan PNS, TNI, Polri dan juga belum pernah menerima Bansos atau Bantuan Covid-19 lainnya.

"Kalau bicara aturan, kita semua tentunya paham. Namun, jika di situ istri seorang pejabat setempat di mana pertimbangannya, sementara yang lebih layak banyak yang tidak lolos,” katanya. 

Apalagi kata Aziz, selain istri 2 pejabat dari Diskumnaker, ada juga yang lolos untuk mendapatkan bantuan itu,  yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  dan dari penerima PKH yang menjadi calon penerima ini. 

"Kejadian kontradiktif ini terjadi di jalan Syamsul Arifin Kota Sampang," jelasnya. 

Ditempat yang sama, Tri Jayadi, Sekretaris Diskumnaker Sampang mengaku belum mengetahui hal itu. Dirinya akan mengecek dan mempertanyakan kebenarannya tentang hal itu. 

"Kita akan cek dulu ya Kebenarannya, dan kalau itu benar adanya, kami akan rapat dulu dengan pimpinan," tandasnya. (Fathur/red)

ad
THIS IS AN OPTIONAL

Technology

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep menegaskan pentingnya kehadiran peraturan daerah (perda) yang mampu menjadi pedoman teknis dalam...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Tradisi agung Jamasan Keris yang selama ini menjadi denyut budaya lokal di Madura, kini didorong menembus panggung budaya...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Sebanyak 10 organisasi wartawan dan media di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan keberatan atas isi siaran...

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi isu yang menyebut dirinya...

MEMOonline.co.id, Sampang- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kabupaten Sampang disorot lantaran dinilai...

Komentar