Gugatan Lawannya Ditolak di MA, Peluang H. Iskandar Kembali ke Kursi DPRD Sumenep Terbuka Lebar

MEMOonline.co.id, Sumenep - Kisruh pergantian antar waktu (PAW) Anggota Komisi II DPRD Sumenep antara Iskandar dan Ahmad berakhir di Mahkamah Agung (MA).

Pada 12 Maret 2019 MA menolak kasasi yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur dan Ahmad atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang pemberhentian Iskandar sebagai anggota DPRD Sumenep.

Ada tiga pokok perkara dalam surat putusan MA nomor 105 K/TUN/2019 tersebut. Yakni, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gubernur Jawa Timur, Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Ahmad tidak diterima, menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500 ribu.

Putusan MA tersebut menguatkan putusan PTUN Surabaya nomor 35/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 12 Juli 2018. Dalam pututsan tersebut, PTUN memutuskan mengabulkan gugatan Iskandar atas SK Gubernur Jatim tentang PAW.

Dikonfirmasi terpisah, Iskandar mengaku telah berkirim surat kepada Majelis Hakim PTUN. Surat tersebut berisi permohonan untuk dilakukan eksekusi atas putusan MA.

"Majelis Hakim PTUN sudah merespon dan telah dilakukan mediasi. Saat itu kami dipertemukan dengan bagian Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat itu Biro Hukum mengaku siap menjalankan putusan MA. Tapi sayang sampai saat ini belum ada kejelasan," katanya pada sejumlah media saat ditemui, Jumat (12/7/2019).

Bahkan lanjut Politisi PAN ini, pihaknya telah bolak balik agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan putusan MA. Namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

"Katanya masih diajukan pada Gubernur, nyatanya masih meminta kronologi dari awal. Ini kan repot kalau begitu. Apalagi masa periode sudah hampir purna," jelasnya.

Iskandar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melaksanakan hasil putusan tersebut. "Proses ini sudah in kracht (berkekuatan hukum tetap). Jadi tidak ada alasan lagi dan harus di eksekusi," tegasnya. (Ita/diens)

THIS IS AN OPTIONAL

Technology

• 03/07/2025 - 21:58

33

Dukung Tiga Raperda Usulan DPRD, Bupati Sumenep: Perda Tambak Udang Harus Jadi Payung Teknis dan Insentif bagi Petambak Kecil

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep menegaskan pentingnya kehadiran peraturan daerah (perda) yang mampu menjadi pedoman teknis dalam...

• 02/07/2025 - 20:20

47

Bupati Sumenep Gaungkan Jamasan Keris Go Internasional

MEMOonline.co.id, Sumenep- Tradisi agung Jamasan Keris yang selama ini menjadi denyut budaya lokal di Madura, kini didorong menembus panggung budaya...

• 02/07/2025 - 16:21

190

Sebut Media Provokatif dan Penyebar Fitnah, PT. KEI Dirujak 10 Pimpinan Asosiasi Wartawan

MEMOonline.co.id, Sumenep- Sebanyak 10 organisasi wartawan dan media di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan keberatan atas isi siaran...

• 01/07/2025 - 15:56

381

Bupati Sumenep Murka, Ada Pengusaha Rokok Ilegal Berlindung Dibalik Namanya

MEMOonline.co.id, Sumenep- Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi isu yang menyebut dirinya...

• 01/07/2025 - 14:49

388

Dinas PU Bina Marga Jatim di Sampang Dinilai Tertutup Soal Anggaran Jalan, Aktivis: Ada Apa Kok Ditutup-Tutupi?

MEMOonline.co.id, Sampang- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kabupaten Sampang disorot lantaran dinilai...