
MEMOonline.co.id, Pamekasan - Puluhan saksi parpol di Pamekasan melakukan aksi saat berlangsungnya Rapat Pleno Terbuka Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten. Mereka meminta penandatangan DB1 dihentikan sementara, Sabtu (4/5/2019).
Aksi yang berlasung di Gedung Aula PKPN Pamekasan sempat ricuh. Salah seorang Komisioner KPU Pamekasan, Syamsul Muarif dengan massa aksi.
Muarif merasa risih ada salah seorang massa aksi yang mengambil foto copy DB1 Kecamatan Larangan, Dapil V Pamekasan yang sudah ditanda tangangi oleh 9 parpol lainnya.
Selain karena diambilnya DB1 pihak penyelenggara, Muarif diduga merasa tersinggung orasi pendemo yang selalu memojokkan kinerja dan adanya kecurangan penyelenggara pemilu.
Disitulah Muarif berusaha mengembat data DB1 yang dipenggal oleh saksi partai PPP sembari menyampaikan, "saya yang akan bawa lari," ucap Muari menarik data DB1 itu. Akhirnya keributan itu terjadi.
Sebelum terjadinya kericuhan itu, massa aksi baik-baik saja menyampaikan aspirasinya. Hanya saja Muarif selalu nyaut akan aspirasi para pendemo itu.
Seolah Muarif tidak terima, lantaran massa aksi selalu menuding penyelenggara tidak becus dan melakukan kecurangan penggelembungan suara di Kecamatan Pademawu dan Larangan, tepatnya dapil 5 Pamekasan.
"Mestinya saksi-saksi itu protes, disana banyak suara menggelembung, banyak suara habis dari partai-partai politik lain. Dan kita lihat tidak ada yang berani protes KPU dari tadi. Dikeluarkan berkas seperti ini, kita diminta tanda-tangan DB1," kata Sulaisi, saksi partai Golkar.
Padahal awalnya dia sudah sempat meminta dapil 5 selesaikan terlebih dahulu kasus penggelembungan suara. Namun hingga penandatangan DB1 tak kunjung diselesaikan.
Dengan begitu, kata Sulaisi, para saksi dibodoh-bodohi panitia untuk tanda-tangan terlebih dahulu padahal kasus tersebut belum kelar.
"Ternyata kami lihat beda hasilnya. Tadi DB1 dapil 5 tidak dimunculkan, setelah teman-teman sholat magrib, muncul dapil 5. Beberapa partai politik sudah tanda-tangan. Dari sini sudah bisa dilihat ada permainan yang sedang terjadi. Kalok DPRD daerah saja dimainkan seperti ini, bagaimana dengan caleg lainnya seperti Pusat, Provinsi dan DPD, pasti dimainkan," ungkapnya.
Senada dengan Sulaisi, saksi dari PDI Perjuangan, Faisal. Menurutnya, dari ketok palu kesepakatan kemaren malem diingkari sendiri.
Bukan hanya persoalan itu, bahkan dirinya mempersoalkan hal berpindahnya tempat rapat pleno yang awal mulanya di Kantor Baperwil Pamekasan kemudian keesokan harinya dipindah ke Gedung PKPN Pamekasan.
"Penempatan dipindah-pindah. dipending, pindah lagi, dipending lagi, bukan hanya tidak ada kepastian politik, tapi juga tidak ada kepastian hukum. Tidak ada kepastian hukum kemudian kita dijebak disuruh tanda-tangani ini," ucap Faisal.
Padahal, kata Faisal, pemilu ini menggunakan uang rakyat. Kemudian pihak penyelenggara membaut pemilu main-main.
"Ini anggaran triliunan rupiah yang diambil dari uang rakyat. Rakyat yang menggaji kali, kenapa sekarang rakyat yang kau bodoh-bodohi dan dipermainkan," lantangnya.
Sayangnya, massa aksi terlihat dihiraukan begitu saja oleh para penyelenggara pemilu. Beberapa Komisioner KPU pun husuk menendatangani DB1 tersebut. Sementara Ketua KPU Pamekasan asik sendiri didepan komputer.
Sehubung penandatangan DB1 di dapil 5 dilanjutkan, akhirnya salah seorang massa aksi mengambil berkas tersebut dan ditunjukkan kepada seluruh peserta yang ada.
"Kami minta data DB1 ini diamankan, kami tidak akan membawa lari. Untuk sementara kita selesaikan dulu yang bermasalah, agar tidak terjadi konflik," kata seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
Namun, sewaktu ia mengangkat dan menunjukkan berkas DB1 itu, Syansul Muarif langsung merampasnya sembari menyampaikan dirinya yang akan membawa lari berkas tersebut.
"Itu saya yang akan bawa lari. Ini hak saya, mau ngapain kamu pegang data ini," kata Muarif.
Disitulah terjadinya keributan. Aksi saling tarik menarik berkas DB1 tersebut berlangsung kurang lebih satu setengah menit. Berkas pun diserah ke aparatur negara untuk mengamankannya.
Nemun demikian, sebelum aksi usai, pihak Kepolisian, yang dipimpin langsung Kapolres Pamekasan, AKBP Teguh Wibowo menengahi persoalan itu secara baik-baik. Ia minta bicarakan seperti forum biasa.
Setalah meraka deal, Kapolres Pamekasan bersama anggotanya mengusir wartawan yang ada didalam Aula PKPN Pamekasan.
"Silahkan rekan-rekan wartawan keluar dulu," kata Kapolres Pamekasan, AKBP. Teguh Wibowo.
Lantaran para kuli tinta diminta keluar tidak mengikuti perkembangan kasus, tidak tau langkah selanjutnya yang terjadi.
Perlu diketahui, beberapa saksi dari parpol yang terlibat aksi diantaranya,, Golkar, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PDI Perjuangan dan PBB. (Faisol/diens)